Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyediakan hunian layak bagi warga yang membutuhkan. Salah satunya warga di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah baik di pusat maupun daerah harus menyediakan hunian yang layak untuk warga.
“Sesuai arahan dari Pak Presiden terkait pengadaan rumah yang layak untuk semua, apalagi untuk mereka yang ada di bawah,” kata Teguh di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
"Sudah ada pertemuan dengan Pak Menteri Perumahan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, kemudian menyampaikan arahan kepada kita, selaku pemerintah daerah,” katanya menambahkan.
Teguh menyebut saat dirinya melakukan kunjungan di kolong Jembatan Pakin kemarin Kamis (7/11), kondisi dari warga yang tinggal di sana memang memprihatinkan.
Sebagai kepala daerah, dia akan mengupayakan warga di wilayah tersebut bisa mendapatkan hunian yang lebih layak.
Nantinya Teguh juga bakal melakukan peninjauan ke Rusun Petak Habitat Ancol di Jalan Tongkol 10.
Di sana, dia dan jajaran memeriksa sejumlah fasilitas rusun yang kini sudah berdiri dua menara dari sembilan yang direncanakan.
Kemudian, Teguh meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendata warga yang tinggal di lokasi yang tidak layak, seperti tinggal di bawah kolong tol dan kolong jembatan.
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Jajaran: Ciptakan Pemerintahan yang Bersih dari Kongkalingkong dengan Pihak Lain
Nantinya, mereka akan diprioritaskan menempati rusun yang tidak jauh dari lokasi semula.
Kendati demikian, Teguh menjelaskan perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dulu apakah warga tersebut adalah warga DKI Jakarta atau bukan.
“Kami dengan Wali Kota Jakarta Utara, kemudian dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedang meminta data warga tersebut. Mereka itu sebenarnya penduduk DKI bukan. Nanti untuk penduduk yang non-DKI gimana,” kata Teguh.
Berita Terkait
-
Sinyal Militerisme dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ancaman bagi Demokrasi Indonesia?
-
Minta Jajaran Ciptakan Pemerintahan Bersih, Prabowo Ingatkan Tak Ada Muatan dan Dendam Politis
-
Bebas Tanpa Pengawalan, Beda Pengamanan Didit Hediprasetyo vs Gibran Rakabuming saat Jadi Anak Presiden
-
Prabowo Ingatkan Jajaran: Ciptakan Pemerintahan yang Bersih dari Kongkalingkong dengan Pihak Lain
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap