Suara.com - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) se-Jawa dan Bali, termasuk Koordinator Wilayah Jogja-Solo (Joglo), menyatakan sikap tegas menolak pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim) di Silatugapa, Desa Pesiga, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Asrama Intan Jaya Yogyakarta, Minggu (10/11/2024).
Dalam pertemuan yang membahas 'Tolak Pembangunan Kodim di Intan Jaya yang Tidak Sesuai dengan Kepentingan Bersama dan Tanpa Persetujuan Masyarakat Adat Setempat,' mereka mengungkapkan kekhawatiran atas dampak pembangunan tersebut.
Ketua Badan Pengurus Harian IPMMO se-Jawa dan Bali, Ferdinan Selegani, menyatakan sikap bahwa langkah ini diinisiasi setelah berkoordinasi dengan berbagai Elemen Masyarakat Intan Jaya dan pengurus wilayah di seluruh Jawa dan Bali.
"Sebagai mahasiswa, kami merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan orang tua kami di tanah kelahiran. Penolakan ini adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat kami," kata Ferdinan dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (11/11/2024).
Juru bicara dalam aksi, Eklesia Sondegau, menyoroti bahwa rencana pembangunan Kodim hanya didasarkan pada persetujuan segelintir individu tanpa konsultasi atau keterlibatan masyarakat secara luas.
"Keputusan sepihak ini tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Intan Jaya dan memunculkan pertanyaan tentang urgensi Kodim di lokasi tersebut," katanya.
Selain itu, Eklesia juga mengkritik rencana alokasi dana sebesar Rp 6 miliar yang akan diberikan sebagai kompensasi kepada individu bernama Nobertus Mbuligau, yang diklaim sebagai pemilik hak ulayat atas lokasi pembangunan.
Ia mengungkapkan bahwa keputusan ini tampak sepihak karena tidak melibatkan aspirasi dari tiga marga pemegang hak ulayat serta masyarakat luas Intan Jaya.
Baca Juga: Debat Kedua Pilgub Papua Tengah, Meki Nawipa Komitmen Pemberdayaan OAP dan Pemerataan Pembangunan
Ia menekankan bahwa kebutuhan utama masyarakat di Intan Jaya saat ini adalah peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
"Masyarakat membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang dapat mendukung kesejahteraan dan kemajuan generasi muda, bukan kehadiran Kodim yang justru dikhawatirkan menambah kecemasan di tengah masyarakat," tegasnya.
Menurut IPMMO, pembangunan Kodim tidak menjawab permasalahan utama masyarakat Intan Jaya dan justru berpotensi menambah kecemasan di tengah masyarakat yang sudah lama merindukan kedamaian dan kesejahteraan.
Pernyataan sikap tegas IPMMO Se-jawa dan bali
- Kami menolak dengan keras rencana pembangunan Kodim di wilayah Silatugapa desa Pesiga, kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat setempat.
- Kami menolak dengan tegas rencana pembangunan kodim ini, karena Kehadiran fasilitas militer tanpa adanya kebutuhan yang jelas dari masyarakat dan lokasi yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, karena ini hanya akan menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan untuk masyarakat di Intan Jaya.
- Kami mengecam dan menolak dengan tegas rencana pembangunan kodim yang hanya berdasarkan persetujuan dari pihak individu tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat luas.
- Kami dengan tegas mendesak pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk memperhatikan akan pendidikan dan kesehatan karena akibat terjadi kontak senjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, sehingga sangat mengganggu aktivitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Intan Jaya.
Kontributor : Elias Douw
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT