Suara.com - Bernie Sanders, salah seorang senator AS menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) harus menghentikan pelanggaran hukum sendiri dengan menjual senjata ke Israel di tengah "kekejaman mengerikan dan ilegal" yang berlangsung di Gaza, sebagaimana disampaikan pada Senin (18/11).
"Pemerintah AS harus berhenti secara terang-terangan melanggar hukum terkait penjualan senjata kepada Israel," tulis Sanders, seorang senator independen, dalam sebuah artikel opini untuk The Washington Post.
Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata mengharamkan pemberian senjata kepada negara yang melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Menurut Undang-Undang Bantuan Luar Negeri, AS dilarang memberikan bantuan kepada negara yang melarang atau membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan AS, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Walaupun mengakui hak Israel untuk membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, Sanders menegaskan bahwa pemerintahan "ekstremis" di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu tidak hanya berperang melawan Hamas, tetapi juga melancarkan "perang total terhadap rakyat Palestina."
Dia mencatat bahwa dari populasi Gaza yang berjumlah 2,2 juta, lebih dari 43.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 103.000 terluka, dengan sekitar 60 persen di antaranya terdiri dari perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
Sanders mempertanyakan bagaimana memerangi terorisme dapat dicapai dengan membuat banyak anak-anak yang tidak bersalah menderita kelaparan atau dengan menyerang sekolah dan rumah sakit.
"Kami, sebagai warga AS, terlibat dalam kekejaman yang mengerikan dan ilegal ini. Keterlibatan kami harus dihentikan," tegasnya.
Dia juga mendesak Kongres AS untuk segera bertindak menghentikan penjualan senjata ke Israel. Sanders telah mengusulkan beberapa resolusi ketidaksetujuan yang bertujuan menghalangi penjualan senjata serbu kepada Israel, dengan pemungutan suara yang direncanakan berlangsung pada Rabu (20/11). (Antara)
Berita Terkait
-
Fenomena "Trump Dance": Dari Kampanye Politik Hingga Lapangan Golf Internasional
-
Bantuan Dirampas di Bawah Todongan Senjata, 97 Truk Pangan Gaza Dijarah!
-
Pasar Khawatir Suku Bunga Acuan AS Turun Buat Rupiah Berotot Tekuk Dolar AS Hari Ini
-
Gaza Dilanda Krisis: Konvoi Bantuan Pangan Dijarah, Situasi Kemanusiaan Makin Memburuk
-
Turki Bantah Kantor Hamas Pindah ke Wilayahnya
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- 4 Sepatu Lari Teknologi Tinggi Rekomendasi Dokter Tirta untuk Kecepatan Maksimal
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
16.078 Warga Binaan Terima Remisi Natal 2025: 174 Napi Langsung Bebas, Negara Hemat Rp9,4 Miliar
-
UMP DKI 2026 Ditetapkan Rp5,7 Juta, Pramono Ungkap Formula Baru Era Prabowo
-
Pengamat Sorot Gebrakan Mendagri di Sumatra, Dinilai Perkuat Penanganan Bencana
-
Rawat Tradisi Lung Tinulung, HS dan Musisi Jogja Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatera
-
3x24 Jam Berlalu, Gus Yahya Sebut Belum Ada Respons dari Rais Aam Soal Upaya Islah
-
Orang Dekat Prabowo 'Pecah Bintang', Dua Ajudan Setia Kini Sandang Pangkat Jenderal
-
Gunungan Uang Rp6,6 Triliun Dipamerkan di Kejagung, Hasil Denda dan Rampasan Korupsi Kehutanan
-
Lewat BRIN, Bagaimana Indonesia Ikut Menentukan Cara Dunia Baca Ancaman Mikroplastik Laut?
-
Alarm Merah KPK: 60 LHKPN Pejabat Masuk Radar Korupsi, Harta Tak Sesuai Profil
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak