Suara.com - Lebanon dan Hizbullah telah menyetujui usulan AS untuk gencatan senjata dengan Israel dengan beberapa komentar mengenai isinya, kata seorang pejabat tinggi Lebanon kepada Reuters pada hari Senin, yang menggambarkan upaya tersebut sebagai yang paling serius yang belum mengakhiri pertempuran.
Ali Hassan Khalil, seorang ajudan Ketua Parlemen Nabih Berri, mengatakan Lebanon telah menyampaikan tanggapan tertulisnya kepada duta besar AS di Lebanon pada hari Senin, dan utusan Gedung Putih Amos Hochstein sedang dalam perjalanan ke Beirut untuk melanjutkan pembicaraan.
Tidak ada komentar langsung dari Israel.
Hizbullah, sebuah gerakan bersenjata lengkap yang didukung oleh Iran, mendukung sekutu lamanya, Berri, untuk berunding mengenai gencatan senjata.
"Lebanon menyampaikan komentarnya pada dokumen tersebut dalam suasana yang positif," kata Khalil, menolak memberikan rincian lebih lanjut. "Semua komentar yang kami sampaikan menegaskan kepatuhan yang tepat terhadap Resolusi (PBB) 1701 dengan semua ketentuannya," katanya.
Ia merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengakhiri perang sebelumnya antara Hizbullah dan Israel pada tahun 2006.
Persyaratannya mengharuskan Hizbullah tidak memiliki kehadiran bersenjata di wilayah antara perbatasan Lebanon-Israel dan Sungai Litani, yang mengalir sekitar 30 km (20 mil) di utara perbatasan.
Khalil mengatakan keberhasilan inisiatif tersebut kini bergantung pada Israel, dengan mengatakan jika Israel tidak menginginkan solusi, "itu bisa menimbulkan 100 masalah".
Israel telah lama mengklaim bahwa Resolusi 1701 tidak pernah dilaksanakan dengan benar, dengan menunjuk pada keberadaan pejuang dan senjata Hizbullah di sepanjang perbatasan. Lebanon menuduh Israel melakukan pelanggaran termasuk menerbangkan pesawat tempur di wilayah udaranya.
Baca Juga: Gaza Dilanda Krisis: Konvoi Bantuan Pangan Dijarah, Situasi Kemanusiaan Makin Memburuk
Khalil mengatakan Israel mencoba bernegosiasi "di bawah tembakan", merujuk pada peningkatan pembomannya di Beirut dan pinggiran selatan yang dikuasai Hizbullah. "Ini tidak akan memengaruhi posisi kami," katanya.
Berita Terkait
-
Penindasan Total: Laporan Mengejutkan Ungkap Eskalasi Kekerasan Terhadap Anak-Anak Palestina
-
136 Fasilitas Kesehatan di Lebanon Hancur, PBB Kecam Serangan Israel
-
AS Langgar Hukum Sendiri Jual Senjata ke Israel? Bernie Sanders Serukan Penghentian!
-
Bantuan Dirampas di Bawah Todongan Senjata, 97 Truk Pangan Gaza Dijarah!
-
Gaza Dilanda Krisis: Konvoi Bantuan Pangan Dijarah, Situasi Kemanusiaan Makin Memburuk
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa