Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran belanja negara Kemenhut sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025 ke DPR. Permintaan itu disampaikan pria yang akrab disapa Toni dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dalam raker perdana, Raja Antoni meminta tambahan anggaran dari pagu anggaran belanja Kemenhut sebesar Rp 5,1 triliun.
"Perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran bapak ibu sekalian, untuk tahun 2025 sebesar Rp 3,67 triliun," katanya saat pemaparan.
Menurutnya, anggaran itu akan diperuntukkan untuk tiga program yakni dukungan manajemen Rp 3,3 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp 1,6 triliun, dan program pendidikan serta pelatihan vokasi Rp 112,9 miliar.
Sementara, anggaran belanja yang didapat Kemenhut masih berada di bawah angka rencana pendapatan negara bukan pajak atau PNBP di sektor kehutanan untuk 2025 yakni Rp 7,07 triliun.
Sedangkan tambahan anggaran belanja yang diusulkan Rp 3,67 triliun, diperuntukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor kehutanan.
Menurutnya, Kemenhut telah menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Asta Cita tersebut.
Di antaranya terkait swasembada pangan yakni penyediaan lahan untuk food estate, pengembangan SDM dan pendidikan yakni menjadikan sekolah menengah kejuruan kehutanan menjadi unggulan hingga afirmasi pendidikan sekolah negeri kehutanan gratis untuk anak-anak petani hutan.
Kemudian melakukan digitalisasi seluruh layanan perizinan di lingkungan Kemenhut, pembayaran nontunai pada penerapan tarif baru wisata di 57 kawasan taman nasional, 134 wisata alam, dan 85 suaka margasatwa untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat.
Ia mengaku, optimis sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan akan membawa banyak manfaat di kemudian hari. Mulai dari membantu terwujudnya kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan.
"Kami sangat optimis bahwa sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi pendorong dalam kedaulatan pangan nasional, menjaga sumber daya air, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan," katanya.
Berita Terkait
-
Nilai Wajar Kaesang Bilang 'Jateng Is Red Itu PSI', Sekjen: Mudahan-mudahan Jadi Kebun Mawar Semerbak
-
Dicecar Komisi IV DPR, Menhut Raja Juli Tegaskan Berani Cabut Izin Perusahaan Nakal Tak Jalankan Penghijauan
-
Gandeng Kejagung buat Sikat Pelaku Perusak Hutan, Menhut Raja Juli: Negara Gak Boleh Kalah!
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
Terkini
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!
-
Jadi Saksi Kasus Suap RSUD, Bupati Kolaka Timur Dipindahkan KPK ke Rutan Kendari
-
Gus Ipul Dukung Langkah Tegas Gubernur Aceh Larang Jual Mahal Sembako Pasca-Bencana
-
PBNU Memanas: Yahya Cholil Staquf Tegaskan Pleno Penetapan Pj Ketua Umum Tidak Sah
-
Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Polisi Periksa Karyawan hingga Manajemen Perusahaan
-
IKAL Lemhannas Kirim Bantuan ke Daerah Terisolir Akibat Banjir Sumatra
-
Menteri Pigai: Pembangunan Nasional Tak Cuma Ekonomi, Harus Berbasis HAM