Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran belanja negara Kemenhut sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025 ke DPR. Permintaan itu disampaikan pria yang akrab disapa Toni dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dalam raker perdana, Raja Antoni meminta tambahan anggaran dari pagu anggaran belanja Kemenhut sebesar Rp 5,1 triliun.
"Perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran bapak ibu sekalian, untuk tahun 2025 sebesar Rp 3,67 triliun," katanya saat pemaparan.
Menurutnya, anggaran itu akan diperuntukkan untuk tiga program yakni dukungan manajemen Rp 3,3 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp 1,6 triliun, dan program pendidikan serta pelatihan vokasi Rp 112,9 miliar.
Sementara, anggaran belanja yang didapat Kemenhut masih berada di bawah angka rencana pendapatan negara bukan pajak atau PNBP di sektor kehutanan untuk 2025 yakni Rp 7,07 triliun.
Sedangkan tambahan anggaran belanja yang diusulkan Rp 3,67 triliun, diperuntukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor kehutanan.
Menurutnya, Kemenhut telah menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Asta Cita tersebut.
Di antaranya terkait swasembada pangan yakni penyediaan lahan untuk food estate, pengembangan SDM dan pendidikan yakni menjadikan sekolah menengah kejuruan kehutanan menjadi unggulan hingga afirmasi pendidikan sekolah negeri kehutanan gratis untuk anak-anak petani hutan.
Kemudian melakukan digitalisasi seluruh layanan perizinan di lingkungan Kemenhut, pembayaran nontunai pada penerapan tarif baru wisata di 57 kawasan taman nasional, 134 wisata alam, dan 85 suaka margasatwa untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat.
Ia mengaku, optimis sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan akan membawa banyak manfaat di kemudian hari. Mulai dari membantu terwujudnya kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan.
"Kami sangat optimis bahwa sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi pendorong dalam kedaulatan pangan nasional, menjaga sumber daya air, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan," katanya.
Berita Terkait
-
Nilai Wajar Kaesang Bilang 'Jateng Is Red Itu PSI', Sekjen: Mudahan-mudahan Jadi Kebun Mawar Semerbak
-
Dicecar Komisi IV DPR, Menhut Raja Juli Tegaskan Berani Cabut Izin Perusahaan Nakal Tak Jalankan Penghijauan
-
Gandeng Kejagung buat Sikat Pelaku Perusak Hutan, Menhut Raja Juli: Negara Gak Boleh Kalah!
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui