Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran belanja negara Kemenhut sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025 ke DPR. Permintaan itu disampaikan pria yang akrab disapa Toni dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dalam raker perdana, Raja Antoni meminta tambahan anggaran dari pagu anggaran belanja Kemenhut sebesar Rp 5,1 triliun.
"Perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran bapak ibu sekalian, untuk tahun 2025 sebesar Rp 3,67 triliun," katanya saat pemaparan.
Menurutnya, anggaran itu akan diperuntukkan untuk tiga program yakni dukungan manajemen Rp 3,3 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp 1,6 triliun, dan program pendidikan serta pelatihan vokasi Rp 112,9 miliar.
Sementara, anggaran belanja yang didapat Kemenhut masih berada di bawah angka rencana pendapatan negara bukan pajak atau PNBP di sektor kehutanan untuk 2025 yakni Rp 7,07 triliun.
Sedangkan tambahan anggaran belanja yang diusulkan Rp 3,67 triliun, diperuntukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor kehutanan.
Menurutnya, Kemenhut telah menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Asta Cita tersebut.
Di antaranya terkait swasembada pangan yakni penyediaan lahan untuk food estate, pengembangan SDM dan pendidikan yakni menjadikan sekolah menengah kejuruan kehutanan menjadi unggulan hingga afirmasi pendidikan sekolah negeri kehutanan gratis untuk anak-anak petani hutan.
Kemudian melakukan digitalisasi seluruh layanan perizinan di lingkungan Kemenhut, pembayaran nontunai pada penerapan tarif baru wisata di 57 kawasan taman nasional, 134 wisata alam, dan 85 suaka margasatwa untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat.
Ia mengaku, optimis sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan akan membawa banyak manfaat di kemudian hari. Mulai dari membantu terwujudnya kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan.
"Kami sangat optimis bahwa sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi pendorong dalam kedaulatan pangan nasional, menjaga sumber daya air, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan," katanya.
Berita Terkait
-
Nilai Wajar Kaesang Bilang 'Jateng Is Red Itu PSI', Sekjen: Mudahan-mudahan Jadi Kebun Mawar Semerbak
-
Dicecar Komisi IV DPR, Menhut Raja Juli Tegaskan Berani Cabut Izin Perusahaan Nakal Tak Jalankan Penghijauan
-
Gandeng Kejagung buat Sikat Pelaku Perusak Hutan, Menhut Raja Juli: Negara Gak Boleh Kalah!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal