Suara.com - Peserta Program Kunjungan Pemilu Indonesia (EVP) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dari perwakilan Swedia memberikan pujian terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia setelah melihat persiapan yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya.
"Saya mengamati bahwa sistem demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia sangat baik. Hari ini, kami memeriksa persiapan beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Masyarakat dapat dengan jelas mengenali calon kepala daerah, melihat daftar pemilih, dan seluruh proses telah dipersiapkan dengan cermat," kata Gustav Dahlin, perwakilan dari Kedutaan Besar Swedia di Jakarta, saat berada di Surabaya pada hari Selasa.
Ia menilai sistem Pemilu Indonesia sangat baik karena baru mengetahui adanya fenomena calon kepala daerah yang bersaing dengan kotak kosong. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki opsi untuk memilih kotak kosong jika mereka tidak ingin memilih calon tunggal.
Dahlin mencatat bahwa kejadian calon kepala daerah tunggal tidak pernah terjadi di Swedia. Oleh karena itu, ia merasa sangat beruntung dapat menyaksikan secara langsung proses pemilihan calon kepala daerah di Surabaya, salah satu kota di Indonesia.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa Program Kunjungan Pemilu adalah kegiatan rutin yang diadakan saat pemilu atau pilkada. KPU biasanya mengundang penyelenggara pemilu dari negara lain, pemantau, akademisi, serta peneliti untuk berpartisipasi.
"Seperti saat pemilu di negara lain, kami juga diundang. Ini adalah kegiatan rutin di mana kita saling bertukar pemikiran dan pengalaman," tambah Afifuddin.
Ia menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi EVP kali ini karena dianggap menarik, dengan ketiga calon gubernur yang bersaing merupakan perempuan, dan adanya calon tunggal dalam Pilkada Surabaya yang menarik perhatian banyak orang.
Sementara itu, Muhsin Syihab, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar-lembaga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mendorong agar program seperti ini terus berlanjut.
"Kami sangat mendukung adanya program EVP ini, yang telah dilaksanakan beberapa kali sebelumnya. Hasilnya cukup positif untuk pemantauan dan evaluasi dalam proses pemilihan umum serta sistem demokrasi kita," ujarnya.
Baca Juga: Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Golput Meski Ber-KTP DKI Jakarta? Ini Penyebabnya
Sebanyak 36 negara dari berbagai belahan dunia hadir di Jawa Timur untuk mempelajari skema Pilkada Serentak 2024 melalui Program Kunjungan Pemilu Indonesia yang berlangsung dari 25 hingga 28 November di Surabaya. (Antara)
Berita Terkait
-
Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024, Polres Supiori Gelar Razia Cipta Kondisi
-
Beredar Surat Prabowo Dukung RK-Suswono, Pengamat: Pilkada Jakarta Kompetisi Elite Partai
-
LIVE REPORT: Pencoblosan Pilkada Jakarta 2024, Siapa yang Bakal Unggul?
-
Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Golput Meski Ber-KTP DKI Jakarta? Ini Penyebabnya
-
Ini TPS Tiga Cagub-Cawagub Jakarta, Cuma Ridwan Kamil-Suswono yang Tak Coblos 'Dirinya' Sendiri
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
-
Cak Imin, Gus Ipul, dan Kepala BPS Bahas Akurasi Data PBI
-
Kekuatan KKB Yahukimo 200 Orang, Pola Serangan Disebut Sasar Pilot dan Warga Sipil
-
Jokowi Dicap Tak Konsisten Soal UU KPK: Dulu Biarkan Novel Disingkirkan, Kini Menyesal?
-
Kejagung Bantah Ada Temuan Uang Senilai Rp920 Miliar saat Geledah Rumah Pejabat Pajak
-
DPR Bongkar Fakta Pembahasan UU KPK, Jokowi Mau 'Cuci Tangan'?
-
Waspada Cuaca Ekstrem Jelang Ramadan, Warga DIY Diimbau Tidak Padusan di Pantai dan Sungai
-
Polda Metro Turun Tangan, Kombes Rita Janji Cek Kasus Perkosaan Konten Kreator Cinta Ruhama
-
Cak Imin Sebut Masih Ada Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan, Apa Alasannya?
-
Bawa Misi Palestina ke Board of Peace, Komisi I DPR Beri 3 Pesan Penting untuk Prabowo