Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen dinilai akan memberikan dampak positif. Salah satunya diyakni dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
Hal ini disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Fathi. Ia menyebut keputusan Prabowo yang diambil setelah melalui pembahasan dengan Menteri Ketenagakerjaan dan perwakilan serikat buruh ini sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
"Kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen adalah bukti bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi para pekerja dan memahami pentingnya menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global," kata Fathi kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).
Di sisi lain, Fathi menilai kebijakan kenaikan UMN ini juga perlu diikuti dengan langkah-langkah strategis; seperti pengendalian inflasi, penguatan sektor industri, dan perluasan lapangan kerja. Harapannya, dengan kebijakan yang terintegrasi kenaikan UMN tersebut nantinya dapat memberikan manfaat yang dirasakan secara merata dan menyeluruh di semua lapisan masyarakat.
Kemudian, kata dia, pemerintah juga penting untuk melakukan upaya pendampingan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk beradaptasi dengan kebijakan ini.
"Semoga ini menjadi langkah awal menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih besar di masa mendatang," katanya.
Kabar Baik Prabowo
Prabowo mengumumkan kenaikan UMN 2025 sebesar 6,5 persen pada Jumat (29/11) sore. Keputusan ini diambil berdasar hasil rapat terbatas bersama Menteri Ketenagakerjaan dan pihak terkait termasuk perwakilan serikat buruh.
"Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen," kata Prabowo dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Prabowo, kenaikan UMN 2025 ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.
Berita Terkait
-
Senang Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, Gebrakan Awal Prabowo Tuai Pujian Buruh
-
Heboh Kabar Prabowo Dihina Media Asing, Gegara Ngemis Bertemu Donald Trump?
-
Prabowo akan Naikan Upah Minimum 6,5 Persen, KSPSI: Kami Tidak Mengira
-
Prabowo Minta Jaga dan Kelola Uang dengan Bijak: Ini Darah dan Keringat Rakyat
-
Pilkada Serentak 2024 Berjalan Tenang, Prabowo: Tanda Proses Pendewasaan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis