Darurat Militer Korea Selatan: Pengertian, Sejarah dan Pemicunya

Suara.com - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengejutkan dunia usai adanya pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember 2024. Meskipun negara ini memiliki sejarah panjang terkait darurat militer dan pemerintahan militer, upaya Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil hanya berlangsung singkat.

Dikutip dari Bloomberg, Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara untuk meminta pencabutan darurat militer, Yoon menyatakan akan mematuhi permintaan tersebut beberapa jam setelah pengumumannya.

Sejarah Pemberlakuan Darurat Militer di Korea Selatan

Pemberlakuan darurat militer di Korsel terakhir kali terjadi pada 27 Oktober 1979, setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee, yang sebelumnya merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada tahun 1961. Di bawah tekanan dari pemimpin militer, Jenderal Chun Doo-hwan, perdana menteri saat itu, Choi Kyu-hah, memperpanjang darurat militer hingga tahun 1980 dan melarang partai politik, yang memicu reaksi keras dari kelompok pro-demokrasi.

Ratusan orang tewas dalam penindasan yang brutal sebelum darurat militer dicabut pada tahun 1981 setelah referendum.

Setelah itu, partai politik diizinkan beroperasi kembali dan hak-hak sipil lainnya dipulihkan pada tahun 1987, yang menghasilkan periode demokrasi hingga saat ini.

Apa Itu Darurat Militer?

Presiden Korea Selatan memiliki wewenang untuk mengumumkan darurat militer berdasarkan konstitusi dalam keadaan perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat nasional lainnya.

Ada dua jenis darurat militer di Korea Selatan: darurat militer darurat dan darurat militer keamanan . Yang pertama, yang diterapkan oleh Yoon, memberikan kekuasaan luas kepada pemerintah dengan membatasi kebebasan pers, membatasi pertemuan, dan mengesampingkan pengadilan sipil.

Baca Juga: Ajudan Presiden Korea Selatan Mundur Massal Setelah Deklarasi Darurat Militer Dibatalkan

Setelah mengumumkan darurat militer, presiden harus memberitahukan Majelis Nasional. Jika majelis meminta pencabutan dengan suara mayoritas—seperti yang terjadi dalam kasus terbaru ini—presiden wajib mematuhi.

Pengumuman Yoon disampaikan dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi. Ia menuduh partai oposisi berusaha menggulingkan demokrasi dengan memblokir rencana anggarannya dan berupaya memakzulkan beberapa anggota kabinetnya. Dalam waktu kurang dari satu jam setelah deklarasi tersebut, semua aktivitas politik dilarang termasuk kegiatan Majelis Nasional.

Namun, anggota parlemen tetap menuju gedung legislatif meskipun beberapa dihalangi untuk masuk. Sekitar pukul 1 pagi waktu setempat, legislator berhasil memberikan suara menolak pemberlakuan darurat militer dengan hasil bulat.

Yoon kemudian mencabut darurat militer setelah rapat kabinet pada pukul 4:30 pagi keesokan harinya. Ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 1980 bahwa seorang presiden Korea Selatan mengumumkan pemberlakuan darurat militer.

Dengan pencabutan tersebut, partai oposisi menyatakan akan memulai proses pemakzulan terhadap Yoon jika ia tidak segera mengundurkan diri. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Korea Selatan dan mengingatkan banyak orang akan masa lalu kelam negara tersebut terkait pemerintahan otoriter.