Heboh Darurat Militer di Korea Selatan, Publik Soroti Kebijakan Yoon Suk Yeol dan Jokowi Saat Menjabat

Suara.com - Darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendapat kecaman dari berbagai pihak, bahkan kondisi itu viral di media sosial dan menjadi bahan kritikan publik seperti di X (Twitter).

Salah satu akun Twitter @kiokio878 turut menyandingkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Akun itu menyebut bahwa aksi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sama seperti Jokowi yang seenaknya mengubah undang-undang demi anaknya lolos menjadi cawapres.

"Di sini ada seorang presiden seenak jidatnya ngerubah undang undang demi anaknya, di Korea Selatan ada Yoon Seokyeol yg seenak jidat nya ngeluarin darurat militer cuma karena posisi dia sebagai presiden terancam karena melakukan banyak kejahatan. Bangsat bangsat," cuit akun tersebut dikutip, Kamis (5/12/2024).

Yoon Suk Yeol Cabut Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu pagi setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara dengan hasil meminta untuk mengakhiri kondisi darurat militer.

Kabinet Yoon menyetujui usulan untuk menghentikan penerapan darurat militer tersebut pada 4:30 pagi (2.30 WIB), sekitar enam jam setelah kepala negara Korsel itu membuat pernyataan darurat yang mengejutkan dengan menuduh oposisi negara tersebut melumpuhkan pemerintah melalui aktivitas anti-negara.

Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di seluruh negeri dan bahkan di luar negeri.

"Pukul 11 malam tadi, saya mendeklarasikan darurat hukum militer dengan tekad bulat saya untuk menyelamatkan bangsa menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas," kata Yoon.

Baca Juga: Darurat Militer Dicabut, Menhan Korea Selatan Mengundurkan Diri

“Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan urusan darurat militer," tambahnya.

Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan memalukan yang disebutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan darurat militer telah kembali ke pangkalan, sebagai sebuah langkah untuk mengembalikan keadaan normal.

Adapun setelah pencabutan darurat militer, anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon dengan beberapa di antaranya bahkan mengancam akan mengajukan mosi untuk memakzulkan presiden.

Hwang Un-ha, pemimpin fraksi Partai Pembangunan Kembali Korea (partai oposisi terbesar kedua), menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam pengerahan personel militer setelah pengumuman darurat militer yang jarang terjadi tersebut.

Deklarasi darurat militer tersebut mengguncang seluruh negeri dan bahkan di luar negeri.

Pejabat AS menyatakan kekhawatiran mendalam dan menekankan harapan Washington agar setiap perselisihan politik di Korea Selatan diselesaikan secara damai.

"Kami mengamati perkembangan terbaru di Republik Korea dengan kekhawatiran mendalam," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell dalam sebuah acara publik.

Campbell mencatat bahwa aliansi Korea Selatan-AS tetap kuat, namun menyerukan penyelesaian secara damai.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa perselisihan politik apapun akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum, kami akan memberikan pernyataan lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi," katanya.