Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai Presiden ke-7 RI Jokowi ingin menunjukan kepada publik jika PDIP didikte oleh Megawati Soekarnoputri bukan dikelola berdasarkan aturan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Hal itu disampaikan Kristian menanggapi soal pernyataan Jokowi yang menyinggung partai perorangan usai tak lagi dianggap sebagai bagian dari PDIP.
"Pernyataan Jokowi ini jelas merujuk pada dominasi elit tertentu yang memiliki kekuasaan yang mengooptasi parpol. Sosok yang dominan tersebut sudah pasti bisa ditebak yaitu Megawati. Artinya PDI-P dalam pandagan Jokowi didikte oleh Megawati bukan dikelola berdasarkan aturan-aturan main diformalkan ke dalam betuk AD-ART atau dokumen regulasinya lainnya," kata Kristian saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/12/2024).
Ia menilai, Jokowi dengan pernyataannya tersebut ingin berpendapat bahwa Partai Politik merupakan lembaga politik formal yang semestinya dalam penyelenggaraan urusan-urusannya mengacu pada prosedur-prosedur resmi.
"Kata partai perorangan sudah pasti ingin menunjukan bahwa aturan-aturan partai mudah dikangkangi untuk mengikuti selera sekelompok elit tertentu dalam partai sehingga sehingga mengabaikan inklusivitas," ujarnya.
Ia mengatakan, Jokowi menunjukkan sikap politik yang merasa bahwa mekanisme pemberhentian kader partai terhadap dirinya tidak dilakukan secara formal berdasarkan aturan partai.
"Patut diduga bahwa Jokowi berharap bahwa semestinya pemberhentian kader mengikuti prosedur yang berlaku di lingkup partai tersebut," katanya.
"Atau dengan kata lain, ada langkah-langkah yang tertata dan sistematik serta pertimbangan-pertimbangan yang disajikan untuk tiba pada keputusan pemberhentian kader yang sudah menunjukkan loyalitasnya terhadap partai," imbuhnya.
Sebelumnya, Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebut bahwa Presiden ketujuh Indonesia tersebut sudah bukan lagi kader partai berlambang moncong putih.
Dalam wawancara dengan media di kediamannya, Jokowi menyampaikan bahwa pernyataan Hasto merujuk pada partai perseorangan. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan mengenai maksud pernyataan Jokowi tersebut yang seolah multitafsir.
Berita Terkait
-
Singgung Partai Perorangan Usai Tak Dianggap PDIP, Jokowi Disebut Sedang Lakukan Serangan Balik karena Marah dan Kecewa
-
Hasto Sebut Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi, Pengamat Beberkan 3 Makna Tersembunyi!
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Harus Punya Etika Kembalikan KTA, Bukan Cari Sensasi Ingin Tetap Ada Perkelahian dengan Mega
-
Usai Tak Dianggap PDIP Langsung Bilang Partai Perorangan, Jokowi Lagi Olok-olok PDIP?
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Seperti Maling Usai Tak Dianggap PDIP, Sudah Tertangkap Tangan Salah Tapi Minta Bukti
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar