Banyak Parpol Siap Tampung Jokowi, Budi Arie: Terutama Projo, Kalau Jadi Partai

Suara.com - Didepaknya Joko Widodo atau Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya tak membuat Presiden Indonesia ketujuh itu redup, bahkan sejumlah partai politik siap menampungnya.

Menurut Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, semua partai siap menampung Jokowi bila mantan Gubernur Jakarta tersebut ingin di dunia politik tanah air.

"Terutama Projo, kalau jadi partai," katanya melansir Antara, Sabtu (7/12/2024).

Meski begitu, Budi Arie menyatakan belum ada obrolan terkait hal tersebut, saat ia menemani Jokowi ke acara pernikahan anak dari Sekjen GK Center.

"Tidak ada obrolan (terkait politik), karena ini pernikahan," ujarnya.

Selain Jokowi dalam agenda tersebut, Budi mengemukakan, hadir Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengaku jika partainya akan menyiapkan 'karpet biru' bagi Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung.

Hal itu disampaikan Eko menanggapi Jokowi dan keluarganya sudah bukan bagian dari PDIP lagi.

"Pokoknya gini, pak Jokowi 1000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat bapak Jokowi, silahkan," kata Eko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Baca Juga: Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara Malam Ini, Ada Apa?

PAN Siap Tampung

Tak hanya Jokowi, Eko menegaskan, PAN juga siap menampung keluarga Jokowi jika ingin bergabung.

"Udah keluarganya, semuanya deh pokoknya terbuka untuk pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk bapak Jokowi," katanya.

Tak hanya PAN, Partai Golkar bahkan mengklaim sudah menganggap Jokowi dan Gibran Rakabumming Raka sebagai anggota kehormatan partai beringin itu. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretraris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatt.

Menurutnya, Anggota Kehormatan Partai Golkar diberikan kepada negarawan seperti presiden, wakil presiden, hingga mantan kepala negara yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara.

“Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA. Bagi Golkar, kenapa Golkar menganggap Pak Jokowi misalnya yang negarawan, karena Golkar mendukung beliau dari pada saat 2016 sampai dengan 2024 sebagai presiden,” kata Derek kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (7/12/2024).