Suara.com - Ada banyak fakta menarik pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Ekonomi Delapan Negara Berkembang (D-8) telah digelar pada 19 Desember 2024 di Kairo, Mesir.
Pasalnya, KTT D-8 yang dibentuk pada 15 Juni 1997, organisasi tersebut beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki terlihat berbeda saat ini usai Prabowo Subianto (Presiden RI) menunjukkan taring Tanah Air.
Perlu diketahui, tujuan D-8 adalah untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.
KTT D-8 di Kairo, menyepakati Deklarasi Kairo yang berisikan hal-hal yang disepakati oleh perwakilan masing-masing negara. Deklarasi tersebut mencakup penolakan sanksi ekonomi sepihak terhadap negara anggota hingga masuknya Azerbaijan sebagai anggota penuh.
Berikut fakta menarik yang perlu diketahui mengenai KTT D-8 yang dirangkum dari sejumlah sumber resmi.
Prabowo Gagas Penguatan Rantai Nilai Halal
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggagas penguatan rantai nilai halal untuk meningkatkan integrasi ekonomi antar anggota Developing Eight (D-8) sehingga mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat di tiap negara anggota.
Gagasan lainnya yang diajukan Prabowo ialah efisiensi dan penyederhanaan prosedur pabean sehingga nantinya para anggota D-8 atau forum ekonomi delapan negara berkembang tersebut bisa lebih efektif menggenjot aktivitas ekonomi antar negara anggota.
Prabowo juga menyinggung agar pengaturan perdagangan preferensial atau dikenal juga dengan istilah Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai gerbang dari integrasi ekonomi bisa dioptimalkan oleh para negara anggota.
Baca Juga: Kenapa Rusia Beri Suaka ke Bashar al-Assad? Ini Kata Tolchenov
Iran Desak D-8 Akhiri Kejahatan Israel
Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian mendesak negara-negara anggota D-8 dan negara-negara di Asia Barat untuk memprioritaskan upaya memberikan tekanan kepada rezim Israel agar menghentikan kekejamannya di Gaza, Lebanon, dan Suriah.
Presiden Iran itu menyerukan pembentukan program dukungan di dalam D-8 yang berfokus pada kebutuhan rekonstruksi di Palestina. Kemudian, mengusulkan pembentukan dana D-8 untuk rekonstruksi Gaza dan Lebanon serta rehabilitasi penduduknya.
Dia juga mengusulkan pembentukan kelompok kontak D-8 untuk bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam upaya internasional menghentikan permusuhan di Gaza dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Tolak Sanksi Ekonomi Sepihak
Para perwakilan D-8 menyepakati Deklarasi Kairo usai KTT berakhir. Deklarasi tersebut salah satunya adalah menegaskan penolakan terhadap sanksi ekonomi sepihak yang dijatuhkan kepada negara anggota.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?