Suara.com - Meski gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah bergulir, namun Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sorotan lantaran dinilai banyak kehilangan posisi.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengemukakan, dua partai tersebut harus melakukan evaluasi internal.
"Golkar dan PKS yang dipersepsikan banyak kehilangan posisi kepala daerah di Pilkada," katanya mengutip Antara, Selasa (24/12/2024).
Pria yang biasa disebut Hensat ini mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya tak hanya untuk Partai Golkar dan PKS, tetapi setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Apalagi dalam pencapaian dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) maupun Pilkada.
Hensat juga menyoroti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilainya perlu juga melakukan evaluasi internal sebagai pemenang pileg dan juga Gerindra sebagai pemenang pilpres.
Ia kemudian mengingatkan agar partai politik (parpol) jangan terjebak dalam evaluasi eksternal semata. Menurutnya, partai politik tidak hanya mempertanyakan yang dilakukan pihak luar seperti sistem pemilu, tapi juga wajib melakukan introspeksi.
"Jangan hanya terjebak melakukan evaluasi eksternal, 'kenapa hasilnya begitu?', 'apa yang dilakukan oleh eksternal kepada kami?'. Ini memang penting, tapi introspeksi juga wajib dilakukan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa evaluasi internal menjadi wajib untuk mengukur yang telah dilakukan selama tahun 2024 ini sudah sejalan dengan ideologi atau visi dan misi yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
"Apakah strateginya sudah tepat, kerja-kerja politiknya sudah tepat dengan ideologinya, arah-arah politiknya sudah tepat atau belum, ini semua harus dievaluasi secara menyeluruh," ujarnya.
Ia juga menilai partai politik selanjutnya dapat segera menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan politik di masa yang akan datang.
"Yang pasti, partai politik juga bisa mempersiapkan diri untuk lima tahun ke depan dengan cara evaluasi internal," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu