Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tak pernah memerintahnya untuk mengeluarkan narasi perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Hanya saja, Bahlil mengaku, kala itu menjadi orang pertama yang menyampaikan ide penundaan Pilpres 2024.
"Saya ingin mengatakan begini ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi. Yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
"Itu ide itu tidak pernah Presiden. Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sotau juga kelihatannya ya," sambungnya.
Menurutnya, narasi penundaan Pilpres disampaikannya ketika hadir dalam acara perilisan hasil survei.
"Di situ dikatakan bahwa kalau covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema," katanya.
"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain," imbuhnya.
Lantas, ia pun meminta tak ada pihak yang memutarbalikan fakta. Ia menegaskan tak ada perintah Jokowi sama sekali.
"Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres," katanya.
Baca Juga: Jokowi Bersanding dengan Bashar Al-Assad di Daftar Orang Terkorup di Dunia
"Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara. Apalagi hal ini ditujukan untuk PDIP.
"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
Jokowi kemudian meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucapnya.
Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya.
Berita Terkait
-
Jokowi Bersanding dengan Bashar Al-Assad di Daftar Orang Terkorup di Dunia
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Golkar Tawarkan Konsep Setengah Konvensi
-
Kunjungi Kafe Kiky Saputri, Harga Outfit Iriana Jokowi Kebanting dengan Erina Gudono
-
Menguak Tentengan Unik Jokowi setiap Kali Ditemui Warga di Rumah Solo, Ternyata Ini Fungsinya
-
Jadi Orang Pertama yang Ngide Penundaan Pilpres, Bahlil Ngaku Jokowi...
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis