Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tak pernah memerintahnya untuk mengeluarkan narasi perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Hanya saja, Bahlil mengaku, kala itu menjadi orang pertama yang menyampaikan ide penundaan Pilpres 2024.
"Saya ingin mengatakan begini ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi. Yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
"Itu ide itu tidak pernah Presiden. Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sotau juga kelihatannya ya," sambungnya.
Menurutnya, narasi penundaan Pilpres disampaikannya ketika hadir dalam acara perilisan hasil survei.
"Di situ dikatakan bahwa kalau covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema," katanya.
"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain," imbuhnya.
Lantas, ia pun meminta tak ada pihak yang memutarbalikan fakta. Ia menegaskan tak ada perintah Jokowi sama sekali.
"Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres," katanya.
Baca Juga: Jokowi Bersanding dengan Bashar Al-Assad di Daftar Orang Terkorup di Dunia
"Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara. Apalagi hal ini ditujukan untuk PDIP.
"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
Jokowi kemudian meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucapnya.
Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya.
Berita Terkait
-
Jokowi Bersanding dengan Bashar Al-Assad di Daftar Orang Terkorup di Dunia
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Golkar Tawarkan Konsep Setengah Konvensi
-
Kunjungi Kafe Kiky Saputri, Harga Outfit Iriana Jokowi Kebanting dengan Erina Gudono
-
Menguak Tentengan Unik Jokowi setiap Kali Ditemui Warga di Rumah Solo, Ternyata Ini Fungsinya
-
Jadi Orang Pertama yang Ngide Penundaan Pilpres, Bahlil Ngaku Jokowi...
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!