Suara.com - Pernyataan Joko Widodo yang memertanyakan namanya masuk dalam nominasi tokoh korupsi dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dinilai sebagai peluang agar bisa diadili di kemudian hari.
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa tidak mungkin bila mengadili Jokowi apabila sedang berkuasa.
"Jadi, tidak mungkin ketika Jokowi memerintah lalu ada putusan pengadilan menuduh Jokowi korupsi, itu konyol cara berpikirnya," katanya melalui akun YouTube-nya, Sabtu (4/1/2025).
Ia kemudian mengemukakan hal tersebut dengan mengingat kembali pelaporan oleh Ubedillah Badrun yang tidak pernah diproses KPK.
"Ketika beliau sudah lengser, maka ada kesempatan untuk mengingat kembali laporan dari Ubedillah Badrun. Ubed melaporkan kasus gratifikasi, kasus pencucian uang yang tidak pernah diproses di KPK itu,” tambah dia.
Rocky lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang pernah menyebut bahwa pemerintah tidak pernah melakukan ekspor nikel ke China dalam bentuk barang mentah.
“China bilang ada itu 5 juta ton justru, itu kan semacan manipulasi dan itu yang kita sebut sebagai korupsi,” ujar Rocky.
Hal lain yang disinggung Rocky ialah dugaan pengaturan konstitusi yang dilakukan Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
“Semua yang kita maksud dengan korupsi, itu didokumentasikan dengan baik di dalam laporan laporan LSM Indonesia,” katanya.
Baca Juga: Jokowi Dinominasi Tokoh Terkorup Dunia, KPK Didesak Bertindak
Menurutnya, OCCRP memang melakukan survei dan menerima opini publik sebagai landasan untuk menempatkan Jokowi dalam deretan tokoh paling korup di dunia.
“Itu artinya, publik punya ingatan tentang korupsinya Jokowi lalu dibaca oleh sistem internasional, jadi memang begitu mekanismenya. Itu menakutkan para jongos Jokowi bahwa suatu saat mereka nggak bisa kendalikan opini publik kan,” tutur Rocky.
“Jadi, bukti bahwa Jokowi korupsi ya itu yang dilaporkan oleh OCCRP. dari mana OCCRP dapat data itu? Ya dari data pembicaraan publik yang tidak mungkin disidangkan di Indonesia,” katanya.
Tidak Ada Bukti
Dalam laman resminya, OCCRP memang mengakui tidak punya bukti Jokowi melakukan korupsi.
Namun, lembaga tersebut menjelaskan bahwa munculnya Jokowi dalam daftar tokoh paling korup dunia karena Jokowi dinilai telah melemahkan KPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM