Suara.com - Eks Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki pengaruh besar meski jabatannya sebagai Presiden sudah berakhir.
Jokowi disebut sebagai penguasa hybrid yang masih memiliki pengaruh besar melalui jaringan politik dan kepuasan publik yang tinggi.
Meskipun secara hukum tidak lagi berkuasa, pengaruh Jokowi masih sangat besar. Hal ini juga diakui oleh seorang Refly Harun, ia menilai bahwa pemerintahan hari ini masih sama dengan sebelumnya.
“Kita berharap Ketika pemerintahan ini berganti kan ada perbedaan yang signifikan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan hari ini,” ujar Refly.
Bahkan melihat isu Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, maupun Harvey Moeis, menurut Refly Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum lepas dari pengaruh Jokowi.
“Nah ini kan permasalahan hukum di Indonesia, tidak hanya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga terjadi sepertinya terestafet pada masa pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
“Prabowo belum memiliki formula untuk memberantas, karena barangkali pembantu-pembantunya part of problem, bukan part of solution,” tambahnya.
Refly sontak berpendapat bahwa KPK sudah lemah sejak Tahun 2019, dimana pada masa pemerintahan akhir Jokowi sekaligus awal.
“Saya ingin mengatakan KPK lemah sejak 2019 akhir, pada masa pemerintahan Jokowi akhir dan di awal,” ujarnya.
Baca Juga: Raffi Ahmad Akhirnya Lapor LHKPN, Ini Jenis Harta Pejabat Negara yang Wajib Dilaporkan
Sementara itu soal hukum, Refly juga menyebut bahwa Hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh Jokowi.
“Kemudian apakah hukum masih dipengaruhi? Saya katakan masih,” sebutnya.
“Jadi walaupun sudah ada peralihan kekuasaan dari Jokowi kepada Prabowo tidak serta merta wajah hukum menjadi menggairahkan, jadi cerah, saya belum melihat hal tersebut,” tambahnya.
Menurut Refly, investasi Jokowi dalam memenangkan Prabowo dari Pemilu 2024 cukup besar. Sehingga kini pemerintahan Prabowo masih terus dihantui oleh pengaruh Jokowi.
“Baru sebulan kekuasaan yang dinikmati oleh Prabowo akibat investasi yang besar dari Jokowi. Investasi Jokowi besar sekali untuk memenangkan Prabowo, termasuk menaruh anaknya disitu,” urainya.
“Lalu sekarang kekuasaannya baru dinikmati 100 hari kurang. Jadi menurut saya untuk renggang itu ya nanti lah, tunggu 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Nanti kita lihat, apakah kekuasaan Jokowi masih tetap kuat ataukah Prabowo yang variabelnya semakin menguat dan kemudian kita lupa sama Jokowi,” sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
-
Pramono Anung Tegaskan Santri Bukan Sekadar Simbol Religi, tapi Motor Peradaban Jakarta
-
AI 'Bunuh' Media? Investor Kelas Kakap Justru Ungkap Peluang Emas, Ini Syaratnya
-
Mandiri Mikro Fest 2025, Langkah Bank Mandiri Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
-
Siasat Licik Bandar Libatkan Anak Jadi Kurir Narkoba, Bareskrim: Supaya Gampang Lepas!
-
PLN - BKPM Perkuat Kolaborasi di Sektor Ketenagalistrikan: Dorong Pertumbuhan Investasi
-
Hari Santri 2025, Sekjen PDIP Soroti Kiprah Bung Karno dalam Gerakan Dunia Islam
-
Tragedi Al Khoziny Jadi Pemicu, Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren untuk Audit Nasional
-
Pesan Megawati di Hari Santri 2025 yang Menggetarkan Nasionalisme