Suara.com - Eks Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki pengaruh besar meski jabatannya sebagai Presiden sudah berakhir.
Jokowi disebut sebagai penguasa hybrid yang masih memiliki pengaruh besar melalui jaringan politik dan kepuasan publik yang tinggi.
Meskipun secara hukum tidak lagi berkuasa, pengaruh Jokowi masih sangat besar. Hal ini juga diakui oleh seorang Refly Harun, ia menilai bahwa pemerintahan hari ini masih sama dengan sebelumnya.
“Kita berharap Ketika pemerintahan ini berganti kan ada perbedaan yang signifikan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan hari ini,” ujar Refly.
Bahkan melihat isu Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, maupun Harvey Moeis, menurut Refly Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum lepas dari pengaruh Jokowi.
“Nah ini kan permasalahan hukum di Indonesia, tidak hanya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga terjadi sepertinya terestafet pada masa pemerintahan Prabowo,” ujarnya.
“Prabowo belum memiliki formula untuk memberantas, karena barangkali pembantu-pembantunya part of problem, bukan part of solution,” tambahnya.
Refly sontak berpendapat bahwa KPK sudah lemah sejak Tahun 2019, dimana pada masa pemerintahan akhir Jokowi sekaligus awal.
“Saya ingin mengatakan KPK lemah sejak 2019 akhir, pada masa pemerintahan Jokowi akhir dan di awal,” ujarnya.
Baca Juga: Raffi Ahmad Akhirnya Lapor LHKPN, Ini Jenis Harta Pejabat Negara yang Wajib Dilaporkan
Sementara itu soal hukum, Refly juga menyebut bahwa Hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh Jokowi.
“Kemudian apakah hukum masih dipengaruhi? Saya katakan masih,” sebutnya.
“Jadi walaupun sudah ada peralihan kekuasaan dari Jokowi kepada Prabowo tidak serta merta wajah hukum menjadi menggairahkan, jadi cerah, saya belum melihat hal tersebut,” tambahnya.
Menurut Refly, investasi Jokowi dalam memenangkan Prabowo dari Pemilu 2024 cukup besar. Sehingga kini pemerintahan Prabowo masih terus dihantui oleh pengaruh Jokowi.
“Baru sebulan kekuasaan yang dinikmati oleh Prabowo akibat investasi yang besar dari Jokowi. Investasi Jokowi besar sekali untuk memenangkan Prabowo, termasuk menaruh anaknya disitu,” urainya.
“Lalu sekarang kekuasaannya baru dinikmati 100 hari kurang. Jadi menurut saya untuk renggang itu ya nanti lah, tunggu 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Nanti kita lihat, apakah kekuasaan Jokowi masih tetap kuat ataukah Prabowo yang variabelnya semakin menguat dan kemudian kita lupa sama Jokowi,” sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
-
Aksi Jual Asing Marak, Saham BBCA Sudah 'Diskon' Hampir 10 Persen
Terkini
-
Kasatgas Tito Lepas Taruna Akpol, Akmil, Unhan Bantu Percepatan Penanganan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Sudin Pertamanan Jakpus: Pohon Tumbang Matraman Ada di Area SPBU, Korban Tidak Luka Serius
-
Jelang Malam, 125 RT dan 16 Ruas Jalan Masih Tergenang Banjir Jakarta
-
Eks Menpora Dito Ariotedjo Mengaku Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertuanya Digeledah KPK
-
Eks Menpora Dito Akui Sempat Ditanya Penyidik KPK soal Mertua Sekaligus Bos Maktour
-
Eks Menpora Dito Ungkap Alasan Gus Yaqut Tak Ikut Jokowi ke Arab Saudi Saat Bahas Kuota Haji
-
Pramono Anung Tinjau Cengkareng Drain: Sudah Ada Penurunan Debit Air, Saya Yakin Segera Surut
-
Kasatgas Tito Karnavian Salurkan Bantuan Terpadu untuk Percepat Pemulihan Aceh Tamiang
-
Nyawa Jemaah Lebih Berharga dari Antrean, MUI Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Tambah Kuota Haji
-
Geruduk Komnas HAM, Roy Suryo Lapor Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kasus Ijazah Jokowi