Suara.com - Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan mundur dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas disetujui.
Ben-Gvir menilai perundingan yang sedang berlangsung di Qatar sebagai bentuk "kapitulasi berbahaya" kepada Hamas. Ia juga mendesak Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk ikut serta dalam upaya terakhir menggagalkan kesepakatan tersebut.
"Langkah ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mencegah eksekusi kesepakatan ini dan mencegah Israel menyerah kepada Hamas, setelah lebih dari setahun perang berdarah yang telah merenggut lebih dari 400 nyawa tentara IDF di Jalur Gaza," tulis Ben-Gvir di platform X.
Smotrich sendiri telah menyatakan keberatan terhadap kesepakatan itu, tetapi tidak mengancam keluar dari koalisi Netanyahu.
Sementara itu, mayoritas menteri diperkirakan akan mendukung kesepakatan yang mencakup penghentian pertempuran secara bertahap serta pembebasan para sandera.
Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir menjadi mediator dalam perundingan ini, dengan kemungkinan kesepakatan segera tercapai.
Namun, beberapa keluarga sandera menentang perjanjian tersebut karena khawatir hanya sebagian dari 98 sandera yang tersisa akan dibebaskan, sementara yang lain dibiarkan tertinggal.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas di Israel dan lebih dari 250 lainnya disandera, menurut data Israel. Sejak saat itu, lebih dari 46.000 orang tewas di Gaza, berdasarkan laporan pejabat kesehatan Palestina. Sebagian besar wilayah Gaza pun hancur, dan penduduknya terpaksa mengungsi.
Meskipun demikian, sejumlah survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Israel mendukung kesepakatan gencatan senjata ini.
Baca Juga: Proses Gencatan Senjata Gaza dan Pertukaran Tahanan Hampir Final, Penandatanganan Diperkirakan Jumat
Berita Terkait
-
Proses Gencatan Senjata Gaza dan Pertukaran Tahanan Hampir Final, Penandatanganan Diperkirakan Jumat
-
Jurnalis Palestina Tewas dalam Serangan Udara Israel di Gaza, Total 204 Awak Media Jadi Korban
-
Kepresidenan Trump Dimulai 20 Januari, Hamas Tawarkan Gencatan Senjata dengan Israel
-
Israel Tahan Direktur Rumah Sakit Gaza di Penjara Ofer, Tuduh Bekerja Sama dengan Hamas
-
14 Warga Gaza Tewas dalam Serangan Udara Israel di Tengah Isu Gencatan Senjata
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Nadiem Makarim Muncul Usai Operasi: Siap Hadapi Kasus Korupsi, Minta Doa dari Guru dan Ojol
-
Keok, Nadiem Makarim Pasrah Gugatan Praperadilan Ditolak Hakim: Saya Terima Hasilnya!
-
Cak Imin Bela Rencana Bangun Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: Yang Kritik, Apa Solusinya?
-
Siswa SMAN 1 Cimarga Mogok Belajar Protes Kepsek, FSGI: Pendisiplinan Tak Boleh dengan Kekerasan
-
Modal Nyamar Staf DPR, Pria Ini Tipu Telak Korban Modus Syarat Masuk Polisi: Duit Rp750 Juta Raib!
-
Ultimatum Chairul Tanjung, Tokoh NU Gus Nadir Ngamuk soal Program Xpose Trans7: Fitnah, Hina Kiai!
-
Anak Pengusaha Didakwa Korupsi Rp 3 Triliun dalam Skema Perdagangan Minyak Mentah
-
Bertemu Ahmad Sahroni di Plaza Senayan, Waketum PSI Bro Ron: Beliau Dewan Penasihat
-
5 Fakta Kunci Geger Kepsek SMAN 1 Cimarga Tampar Siswa Merokok di Sekolah Berujung Laporan Polisi
-
Mau Terbitkan Obligasi untuk Cari Pemasukan Tambahan, Pemprov DKI Tunggu Restu Pusat