Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk mencabut Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme," yang diambil setelah serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik guna mencapai kesepakatan pembebasan tahanan politik di Kuba, seperti yang diinformasikan oleh Gedung Putih.
"Sejak awal kepemimpinan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, kebijakan AS terhadap Kuba bertujuan untuk memberdayakan rakyat Kuba agar dapat menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk memajukan hak asasi manusia," kata Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, pada hari Selasa.
Dengan demikian, AS telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung rakyat Kuba "melalui kolaborasi dengan Gereja Katolik di bawah pimpinan Paus Fransiskus" untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat Kuba, lanjutnya.
Dalam memorandum yang dirilis oleh Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan apapun kepada gerakan terorisme internasional dalam enam bulan terakhir. Kuba juga telah berkomitmen untuk tidak lagi mendukung aktivitas semacam itu di masa mendatang. Presiden AS berencana untuk menyampaikan informasi tentang perubahan status Kuba ini kepada Kongres.
Selain itu, Biden juga memberikan keringanan selama enam bulan kepada Kuba agar tidak terkena dampak dari sebagian penerapan undang-undang embargo AS yang diterapkan pada tahun 1995.
Biden membatalkan instruksi yang dikeluarkan oleh Donald Trump pada masa jabatannya yang pertama sebagai Presiden AS pada 2017, yang memperketat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Kuba.
Namun, ada kemungkinan Trump akan membatalkan pencabutan status tersebut setelah dilantik kembali menjadi Presiden AS pada 20 Januari mendatang, mengingat Trump adalah presiden yang mengembalikan status "negara pendukung terorisme" kepada Kuba pada masa jabatannya yang pertama pada tahun 2021, setelah status itu sempat dicabut beberapa tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Jean-Pierre mengungkapkan bahwa Gereja Katolik telah memberitahukan Gedung Putih tentang rencana Kuba untuk segera "membebaskan sejumlah besar tahanan politik."
"Melalui langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat dialog antara Pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati nasihat dan kebijaksanaan dari pemimpin dunia, khususnya dari pemimpin Amerika Latin, yang mendorongnya untuk mengambil tindakan ini," ungkap juru bicara Gedung Putih tersebut.
Baca Juga: "Kongres Harus Bertindak!" Biden Desak Tambahan Dana untuk Pemulihan Kebakaran LA
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk penghargaan terhadap upaya Gereja Katolik dalam mendorong Kuba untuk secara konstruktif "mengembalikan kebebasan kepada rakyatnya dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kualitas hidup masyarakat Kuba."
Tag
Berita Terkait
-
Trump Incar Harta Karun yang Tersimpan di Greenland
-
Irlandia Bentuk Pemerintahan Baru Sebelum Pelantikan Presiden AS Donald Trump
-
Sempat Anjlok, Hari ini Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 16.270
-
"Kembali ke Afrika Selatan!" Serangan Keras Steve Bannon ke Elon Musk Picu Kontroversi Rasial
-
"Kongres Harus Bertindak!" Biden Desak Tambahan Dana untuk Pemulihan Kebakaran LA
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
-
Viral Video Syur 27 Detik Diduga Libatkan Oknum Dokter di Riau
Terkini
-
Korsleting Listrik Picu Kebakaran di Taman Sari, 6 Warga Luka dan Ratusan KK Terpaksa Mengungsi
-
Babak Baru Kematian Misterius Diplomat Arya Daru: Keluarga Diduga Diteror, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Sepanjang 2025, Pemerintah Konsisten Jaga Tarif Listrik Stabil untuk Lindungi Daya Beli Rakyat
-
'Tugasmu Menjamin, Bukan Memungut!': Tamparan Keras MK untuk Logika Tapera Pemerintah
-
Lanjutan Tepuk Sakinah, Kemenag Kini Luncurkan GAS Nikah: Apa Itu?
-
Misteri Hilangnya Mahasiswa UI Terungkap: Ternyata Malu karena Skripsi Belum Beres
-
Geram BUMN Merugi Tapi Bonus Melonjak, Prabowo Siapkan Gebrakan Buat Para Koruptor
-
Kanal Banjir Barat Disulap Jadi Ruang Wisata, Pemprov DKI Targetkan Rampung 2026
-
UU Tapera Inkonstitusional, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Penataan Ulang
-
Profil Lengkap Bahlil Lahadalia, Jadi Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia