Suara.com - Amnesty Internasional Indonesia mengkritisi kebijakan yang diterbitkan Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi yang mengizinkan poligami bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai aturan itu melanggar hak asasi manusia baik secara nasional dan internasional. Sebab, bersifat diskriminastif dan bertentangan dengan kesetaraan gender.
"Praktik poligami bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia," kata Usman dalam keterangannya kepada Suara.com, Sabtu (18/1/2024).
Terbitnya aturan itu semakin disayangkan, karena terbit di tengah banyaknya kasus perempuan yang sulit mengajukan perceraian sehingga terjebak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Ketimbang membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, ada baiknya PJ Gubernur Jakarta maupun pemerintah secara umum membuat aturan yang memberikan akses yang setara bagi perempuan dalam hal mengajukan perceraian dan mendapatkan hak asuh anak," katanya.
Atas hal itu Amnesty Internasional Indonesia mendesak Pj Gubernur Jakarta mencabut aturan tersebut, dan harus memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar hak-hak ataupun mendiskriminasi perempuan.
"Penjabat Gubernur Jakarta harus mengutamakan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM di lingkungan ASN.” ujar Usman.
Sebagaimana diketahui Pj Gubernur Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta. Aturan ini diterbitkan pada 6 Januari lalu.
Di dalaminya mengatur soal menikah lebih dari satu kali (poligami). Terdapat beberapa pasal yang menyantumkan soal kewajiban mendapatkan izin dan syarat-syarat poligami bagi ASN.
Baca Juga: Pj Gubernur Jakarta Pastikan Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza Terus Dilakukan Hingga 7 Hari
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara