Suara.com - Kabar relokasi warga Gaza ke Indonesia heboh di media sosial. Informasi itu pun ditepis oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Kemlu menegaskan bahwa isu pemindahan warga Gaza ke Indonesi tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan atau pembahasan resmi Indonesia.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” tegas Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).
Pemerintah Indonesia menolak keras segala upaya yang mengarah pada pemindahan warga Gaza. Hal ini dinilai hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dan mengukuhkan pendudukan ilegal Israel atas wilayah tersebut.
“Indonesia tetap tegas dengan posisi bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” katanya.
Kemlu RI menilai bahwa solusi pemindahan warga Gaza hanya akan memperkuat strategi Israel dalam mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka. Pemerintah menegaskan pentingnya menghormati hak rakyat Palestina sesuai hukum internasional.
Indonesia juga mendorong penggunaan momentum gencatan senjata di Gaza untuk memulai dialog damai yang bertujuan mewujudkan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.
Laporan Media Asing
Untuk diketahui, kabar rencana relokasi ini pertama kali mencuat melalui laporan NBC News. Media Amerika Serikat tersebut, pada Sabtu (18/1/2025), mengutip pernyataan seorang pejabat transisi kepemimpinan AS yang menyebutkan bahwa Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu tujuan relokasi sebagian dari dua juta warga Gaza.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa utusan Timur Tengah dari pemerintahan Donald Trump, Steve Witkoff, berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata sekaligus membahas solusi jangka panjang untuk konflik Gaza, termasuk relokasi warga Palestina.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa upaya relokasi warga Gaza tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri RI dan mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi tanpa dasar yang jelas.
Berita Terkait
-
Bibit Anggap ORI029 Jadi Pilihan Investasi yang Aman dan Bijak
-
Laporan Suara.com dari Davos: Bicara Investasi, Prabowo Pastikan Supremasi Hukum di Indonesia
-
Gratis Sewa 6 Bulan, Pemprov DKI Relokasi Ratusan Warga TPU Menteng Pulo ke Rusun Jagakarsa
-
Bantuan Dunia Siap Masuk, Pemerintah RI Masih Tangani Sendiri: Apa Alasan di Balik Penolakan?
-
Kembalikan Fungsi Lahan Pemakaman, Warga TPU Menteng Pulo di Relokasi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM