Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran Sekretaris Kabinet (Seskab), Mayor Teddy Indra Wijaya terkait kepatuhan pejabat Kabinet Merah Putih untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, hingga Jumat lalu, masih terdapat 23 orang pejabat yang belum melaporkan LHKPN kepada KPK. Pada saat itulah, Mayor Teddy langsung menghubungi KPK untuk membantu agar pelaporan LHKPN bisa sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
"Jumat juga dari Sekretariat Kabinet, Seskab ya, itu komunikasi dengan kami minta data, siapa yang belum," kata Pahala kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/1/2025).
Menurut Pahala, berkat bantuan Mayor Teddy, pada saat itu juga semakin banyak para pejabat yang melaporkan LHKPN mereka ke KPK.
"Karena Jumat masih 23, tapi segera sudah Seskab minta gitu, perlu kami sampaikan datanya. Sebelum itu mungkin Sabtu, Minggu, diisi Senin, sehingga hari ini kami lihat patuhannya 100 persen," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK telah membeberkan 123 anggota kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Anggota Kabinet yaitu terdiri dari para menteri, wakil menteri, serta kepala lembaga negara setingkatnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, sebenarnya terdapat 124 orang yang wajib melaporkan LHKPN pada hari terakhir ini. Namun, terdapat salah satu staf khusus kabinet Merah Putih yang baru dilantik pada 6 Desember, sehingga mendapat batas akhir laporan pada 6 Maret 2025 mendatang.
"Dari kabinet Merah Putih ini, ada 124 orang, 123 orang sudah dilantik 21 Oktober, makanya jatuh temponya sekarang. Nah satu memang dilantiknya 6 Desember, jadi yang satu baru jatuh tempo nanti," jelas Pahala kepada wartawan saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa.
Pahala menyebut bahwa semua anggota Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN ke KPK. Selain itu, dirinya menjelaskan 14 LHKPN dari 58 orang wajib lapor khusus telah ditayangkan.
Baca Juga: Rocky Gerung Seret Nama Jokowi soal HGB Pagar Laut Tangerang: Ini Mesti Dibawa ke Pengadilan!
"Dan sampai sekarang menurut data kita semua sudah menyampaikan, kita pastikan mungkin seminggu-dua minggu ini selesai semua dan akan tayang semua di announcement. Sesudah itu ya tinggal kita tunggu, masukan dari masyarakat seperti apa," pungkasnya.
Reporter: Moh Reynaldi Risahondua
Berita Terkait
-
123 Anggota Kabinet Prabowo Setor LHKPN ke KPK di Hari Terakhir, Cuma Stafsus Gibran Belum Lapor, Kenapa?
-
Rocky Gerung Seret Nama Jokowi soal HGB Pagar Laut Tangerang: Ini Mesti Dibawa ke Pengadilan!
-
Bantah Isu Marahi hingga Aniaya Anak Buah, Mendiktisaintek Satryo: Itu Bukan Suara Saya!
-
Pembelaan Menteri Satryo usai Didemo Ratusan ASN: Saya Tidak Pernah Memecat Siapa-siapa!
-
Pagar Laut Tangerang Diduga Dikuasai Aguan, Sindiran Pedas Rocky Gerung: Kalau Mau HGB, Izinnya ke Ikan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK