Suara.com - Pasukan keamanan Israel yang didukung oleh helikopter menyerbu kota Jenin di Tepi Barat pada Selasa (21/1), menewaskan sedikitnya delapan warga Palestina dalam operasi yang disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai operasi militer berskala besar dan signifikan.
Operasi ini dilakukan sehari setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan pencabutan sanksi terhadap pemukim ultranasionalis Israel yang menyerang desa-desa Palestina. Netanyahu menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menargetkan militan yang didukung Iran.
"Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas pengaruhnya – di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, Yudea, dan Samaria," ujar Netanyahu, merujuk pada istilah yang digunakan Israel untuk wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Ketegangan Meningkat di Tepi Barat
Serangan terhadap Jenin ini terjadi hanya dua hari setelah dimulainya gencatan senjata di Gaza, yang justru menggarisbawahi ancaman kekerasan lebih lanjut di Tepi Barat. Militer Israel menyatakan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya kontraterorisme yang melibatkan tentara, polisi, dan badan intelijen.
Jenin dan kamp pengungsi di sekitarnya selama ini dikenal sebagai basis kelompok militan bersenjata seperti Hamas dan Jihad Islam, yang mendapat dukungan dari Iran. Saat operasi berlangsung, pasukan keamanan Palestina dilaporkan mundur dari kamp pengungsi, sementara suara tembakan gencar terdengar dalam rekaman yang beredar di media sosial.
Layanan kesehatan Palestina melaporkan bahwa selain delapan korban tewas, 35 warga lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya seminggu setelah serangan udara Israel di kamp pengungsi Jenin yang menewaskan sedikitnya tiga warga Palestina.
Sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023, konflik di Tepi Barat semakin meningkat, dengan ratusan warga Palestina dan puluhan warga Israel tewas, serta ribuan warga Palestina ditahan dalam operasi militer Israel.
Perlindungan Pemukim dan Kekerasan Pemukiman
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang dikenal sebagai pendukung pemukiman, menyatakan bahwa operasi ini merupakan awal dari kampanye yang kuat dan berkelanjutan untuk menindak kelompok militan demi melindungi pemukiman Israel di Tepi Barat.
Smotrich juga menyambut baik keputusan Trump untuk mencabut sanksi terhadap pemukim yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina. Ia berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk memperluas pemukiman Israel.
Baca Juga: Donald Trump Ingin Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Netizen: Stres Itu Presiden
Saat ini, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, di antara 2,7 juta warga Palestina. Sebagian besar komunitas internasional menganggap pemukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel menolaknya dengan alasan hubungan historis dan religius terhadap wilayah tersebut.
Ketegangan semakin meningkat setelah serangkaian serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina, termasuk di desa al-Funduq pada Senin malam, di mana gerombolan pemukim menghancurkan mobil dan membakar properti setelah insiden penembakan yang menewaskan tiga warga Israel awal bulan ini.
Militer Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut, yang melibatkan puluhan warga sipil Israel, beberapa di antaranya mengenakan topeng. Sementara itu, Otoritas Palestina mengecam serangan pemukim dan penghalangan jalan yang semakin meluas di Tepi Barat.
"Kami menyerukan pemerintahan baru Amerika untuk campur tangan guna menghentikan kejahatan dan kebijakan Israel ini yang tidak akan membawa perdamaian dan keamanan bagi siapa pun," ujar kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan.
Konflik Berlanjut
Dengan meningkatnya operasi militer Israel dan respons keras dari kelompok militan Palestina, kekerasan di Tepi Barat diperkirakan akan terus berlanjut. Situasi ini semakin memperumit upaya mencapai perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.
Berita Terkait
-
Donald Trump Ingin Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Netizen: Stres Itu Presiden
-
MUI Tolak Keinginan Donald Trump Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia: Itu Genosida, Bukan Relokasi!
-
Setelah Gencatan Senjata, Israel Diguncang Pengunduran Diri 2 Jenderal Top
-
Cerita Pilu Warga Gaza Mencari Rumah di Tengah Kehancuran
-
21 Warga Palestina Terluka akibat Trump Cabut Sanksi Pemukim Israel?
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami