Suara.com - Otoritas Palestina mengkritik keputusan mantan Presiden AS Donald Trump yang mencabut sanksi terhadap pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini dinilai akan semakin memicu kekerasan terhadap warga Palestina.
“Pencabutan sanksi terhadap pemukim ekstremis mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak kejahatan terhadap rakyat kami,” ujar Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataan resmi.
Pernyataan tersebut merujuk pada serangan baru-baru ini oleh pemukim Israel yang menyebabkan 21 warga Palestina terluka.
Sebelumnya, diberitakan bahwa situs web Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115, yang diberlakukan oleh pemerintahan Joe Biden pada Februari 2024.
Perintah tersebut memungkinkan penerapan sanksi terhadap individu dan kelompok pemukim Israel yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat.
Keputusan ini menandai pembalikan besar dari kebijakan Biden, yang sebelumnya membekukan aset sejumlah pemukim Israel di AS dan melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka.
Pemerintahan Biden menilai tindakan kekerasan pemukim Israel merusak prospek perdamaian antara Israel dan Palestina serta menghambat solusi dua negara.
Sejak perang Timur Tengah 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat dan membangun pemukiman Yahudi yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, Israel berkeras bahwa mereka memiliki hak historis dan Alkitabiah atas wilayah tersebut.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump telah mengubah kebijakan AS dengan tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal. Sikap ini bertolak belakang dengan kebijakan Biden yang berupaya menekan Israel untuk mengendalikan aksi kekerasan pemukimnya.
Baca Juga: Gestur Tangan Elon Musk di Pidato Pelantikan Trump Picu Kontroversi, Dituduh Mirip Hormat ala Nazi
Israel Ganz, ketua dewan pemukim utama Yesha, yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebelumnya menyatakan bahwa ia yakin sanksi akan dicabut jika Trump kembali berkuasa.
Keputusan terbaru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Barat Israel, yang telah memperingatkan mengenai meningkatnya kekerasan dan perampasan tanah di Tepi Barat di tengah fokus dunia terhadap konflik di Gaza.
Berita Terkait
-
Gestur Tangan Elon Musk di Pidato Pelantikan Trump Picu Kontroversi, Dituduh Mirip Hormat ala Nazi
-
137 Jenazah Ditemukan Pasca Gencatan Senjata Gaza, 10.000 Diperkirakan Masih Tertimbun
-
Trump vs. WHO: AS Resmi Mundur, Apa Dampaknya bagi Indonesia?
-
75 Hari Penangguhan, Trump Buka Jalan Baru untuk TikTok dan ByteDance
-
Jenin Kembali Bergejolak, 1 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan
-
Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Hanya dengan Ayah, Ibu Bekerja di Luar Negeri, Kesepian Jadi Pemicu?
-
Menkeu Purbaya Mendadak Banjir Karangan Bunga: Ompreng MBG dari China Bikin Produsen Lokal Menjerit!
-
Segera Sidang, JPU KPK Limpahkan Perkara Eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting Dkk ke PN Medan
-
Komnas HAM Dorong Revisi UU untuk Atasi Pelanggaran HAM, Diskriminasi, dan Kekerasan Berbasis Gender
-
Anggaran Subsidi Pangan Dipangkas, PAN: Anak Buah Gubernur Berbohong Warga Tak Suka Daging dan UHT
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
Survei KPAI: 35,9 Persen Anak Pernah Terima Menu MBG Mentah Hingga Basi
-
Roy Suryo Klaim Siap Diperiksa Sebagai Tersangka Ijazah Jokowi, Sindir Kasus Silfester Matutina
-
Langkah Mengejutkan Prabowo-Albanese: Apa Isi Perjanjian Keamanan Baru yang Mengguncang Kawasan