Suara.com - Otoritas Palestina mengkritik keputusan mantan Presiden AS Donald Trump yang mencabut sanksi terhadap pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini dinilai akan semakin memicu kekerasan terhadap warga Palestina.
“Pencabutan sanksi terhadap pemukim ekstremis mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak kejahatan terhadap rakyat kami,” ujar Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataan resmi.
Pernyataan tersebut merujuk pada serangan baru-baru ini oleh pemukim Israel yang menyebabkan 21 warga Palestina terluka.
Sebelumnya, diberitakan bahwa situs web Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115, yang diberlakukan oleh pemerintahan Joe Biden pada Februari 2024.
Perintah tersebut memungkinkan penerapan sanksi terhadap individu dan kelompok pemukim Israel yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat.
Keputusan ini menandai pembalikan besar dari kebijakan Biden, yang sebelumnya membekukan aset sejumlah pemukim Israel di AS dan melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka.
Pemerintahan Biden menilai tindakan kekerasan pemukim Israel merusak prospek perdamaian antara Israel dan Palestina serta menghambat solusi dua negara.
Sejak perang Timur Tengah 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat dan membangun pemukiman Yahudi yang dianggap ilegal oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, Israel berkeras bahwa mereka memiliki hak historis dan Alkitabiah atas wilayah tersebut.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump telah mengubah kebijakan AS dengan tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal. Sikap ini bertolak belakang dengan kebijakan Biden yang berupaya menekan Israel untuk mengendalikan aksi kekerasan pemukimnya.
Baca Juga: Gestur Tangan Elon Musk di Pidato Pelantikan Trump Picu Kontroversi, Dituduh Mirip Hormat ala Nazi
Israel Ganz, ketua dewan pemukim utama Yesha, yang memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebelumnya menyatakan bahwa ia yakin sanksi akan dicabut jika Trump kembali berkuasa.
Keputusan terbaru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Barat Israel, yang telah memperingatkan mengenai meningkatnya kekerasan dan perampasan tanah di Tepi Barat di tengah fokus dunia terhadap konflik di Gaza.
Berita Terkait
-
Gestur Tangan Elon Musk di Pidato Pelantikan Trump Picu Kontroversi, Dituduh Mirip Hormat ala Nazi
-
137 Jenazah Ditemukan Pasca Gencatan Senjata Gaza, 10.000 Diperkirakan Masih Tertimbun
-
Trump vs. WHO: AS Resmi Mundur, Apa Dampaknya bagi Indonesia?
-
75 Hari Penangguhan, Trump Buka Jalan Baru untuk TikTok dan ByteDance
-
Jenin Kembali Bergejolak, 1 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan