Suara.com - Kelompok perlawanan Hamas Palestina mengungkapkan rasa terima kasih kepada mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, atas kontribusinya dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina melawan penjajahan Israel.
"Mereka mengucapkan terima kasih khusus kepada pak JK, terutama di masa-masa sulit selama perang di Gaza," jelas mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dalam siaran pers pada Rabu.
Hamid menyampaikan bahwa ungkapan terima kasih itu disampaikan oleh Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Bassam Naem, lewat telepon pada Selasa malam.
Menurut Hamid, Jusuf Kalla dianggap tidak pernah kehilangan harapan, selalu mengambil tindakan konkret demi kepentingan bangsa dan rakyat Palestina.
Dia menambahkan bahwa Hamas mengapresiasi kemanusiaan yang ditunjukkan JK dalam upayanya menyelesaikan konflik di Palestina.
"Hamas mengetahui bahwa melalui PMI, pak JK mengirimkan berbagai kebutuhan untuk rakyat Palestina di Gaza saat perang memuncak," jelas Hamid.
Di sisi lain, Bassam Naem, mantan Menteri Kesehatan Palestina di Jalur Gaza antara 2007-2012, mengungkapkan bahwa saat ini rakyat Palestina sangat membutuhkan obat-obatan dan generator kecil untuk musim dingin.
"Kami tidak ragu meminta bantuan kepada JK sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang memahami kebutuhan kami. Selagi pintu ke Palestina masih terbuka," kata Hamid menirukan permohonan Bassem Naem setelah percakapan telepon mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Hamid, yang selama ini mendampingi JK dalam upaya perdamaian, mengungkapkan bahwa Hamas sangat menghargai keterlibatan mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu dalam proses gencatan senjata antara Palestina dan Israel.
Baca Juga: Serangan Militer Israel di Jenin Tewaskan 8 Warga Palestina
JK dan tim kecilnya beberapa kali diundang ke Doha untuk berdiskusi dengan Pemimpin Hamas dan Fatah guna mencari solusi penyelesaian konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
Hamid menambahkan bahwa Hamas berharap JK terus berperan dalam mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, agar tidak ada pihak yang melanggar kesepakatan tersebut.
"Mereka (Hamas) benar-benar meminta kepada Pak JK sebagai tokoh kemanusiaan dan perdamaian untuk membantu mengawasi gencatan," kata Hamid, yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode 2004-2007.
Dia juga menyatakan bahwa Hamas meminta keterlibatan JK dalam mencari solusi permanen antara Palestina dan Israel setelah gencatan senjata.
Rencananya, sejumlah pemimpin baru Hamas yang terdiri dari lima orang akan meminta untuk bertemu JK di Indonesia. “Saya akan menyampaikan pesan tersebut kepada pak JK,” tutup Hamid.
Berita Terkait
-
Warga Gaza Tolak Ketergantungan Bantuan dan Ingin Dapat Bekerja
-
Trump soal Pertukaran Sandera Hama-Israel: Jika Saya Tidak di Sini, Semua akan Mati
-
Kepala Militer Israel Mengundurkan Diri sebagai Tanggung Jawab atas Kegagalan 7 Oktober
-
Hamas: Netanyahu Ingin Perang Berlanjut Demi Cengkeram Kekuasaan
-
Serangan Militer Israel di Jenin Tewaskan 8 Warga Palestina
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih