Suara.com - Belakangan ini, pagar laut menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan. Di tengah sorotan publik, nama Nono Sampono ikut mencuat. Wakil Ketua DPD RI periode 2017–2024 ini mendapat perhatian setelah diketahui menjabat sebagai Presiden Direktur Agung Sedayu Grup. Namun, siapa sebenarnya Nono Sampono?
Rasa penasaran publik terhadap sosok ini semakin tinggi, terutama karena namanya dikaitkan dengan proyek pagar laut yang disebut-sebut melibatkan Agung Sedayu Grup. Sebagai seorang presdir dari salah satu perusahaan besar, tak heran jika gerak-geriknya menjadi sorotan.
Profil Nono Sampono
Nono Sampono lahir di Madura pada 1 Maret 1953. Ia telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Sebelum berkiprah di dunia politik dan korporasi, ia memiliki latar belakang militer yang mengesankan.
Pria ini adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1978. Selama masa dinasnya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, seperti:
- Komandan Korps Marinir,
- Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres),
- Gubernur Akademi Angkatan Laut,
- Kepala Badan SAR Nasional.
Setelah pensiun dari TNI, Nono terjun ke dunia politik. Ia sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012, berpasangan dengan Alex Noerdin. Namun, langkahnya terhenti di putaran pertama.
Karier politiknya berlanjut di DPD RI sebagai perwakilan dari Maluku. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2017–2024. Selain itu, dari sisi akademis, ia adalah lulusan program Sarjana Ilmu Perikanan dan Kelautan di Institut Pertanian Bogor (IPB), salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Kontroversi Pagar Laut
Nama Nono Sampono terseret dalam kontroversi proyek pagar laut yang menjadi perbincangan hangat. Ia diduga menjabat sebagai Direktur Utama PT Cahaya Inti Sentosa, perusahaan yang memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area pagar laut.
Baca Juga: Resmi Batalkan 50 Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang, Menteri ATR Nusron Ungkap Pemiliknya!
PT Cahaya Inti Sentosa didirikan pada 14 Desember 2023, berlokasi di Kawasan 100 Blok C Nomor 6, Jalan Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Tangerang, Banten. Perusahaan ini merupakan bagian dari konsorsium yang melibatkan PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk 2.
Sebagai anggota DPD RI, posisi Nono menimbulkan polemik karena dikhawatirkan terdapat konflik kepentingan terkait peran dan pengaruhnya dalam proyek tersebut. Keterlibatannya sebagai Direktur Utama di salah satu perusahaan di bawah Agung Sedayu Grup menambah kompleksitas permasalahan.
Itulah sekilas tentang Nono Sampono, seorang tokoh dengan latar belakang militer, politik, hingga bisnis, yang kini terseret dalam isu pagar laut di Banten. Apakah perannya di balik kontroversi ini akan terungkap lebih jelas? Waktu yang akan menjawab.
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Sengketa Lahan di TB Simatupang, BPN Jaksel Didesak Segera Blokir 44 Sertifikat SHM
-
Pengacara Sebut Tuntutan Kerry Riza Cs Alarm Bahaya untuk Direksi BUMN dan Anak Muda?
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara