Pemprov DKI Pangkas Anggaran Studi Banding hingga Sewa Mobil, Minimal Hemat Rp 535 Miliar

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyisir anggaran dari berbagai program untuk dihemat. Hal ini dilakukan setelah adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk penghematan berbagai anggaran dinas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, mengatakan pihaknya masih mendata apa anggaran yang perlu dihemat. Sebab, program yang disasar mencakup kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kota hingga kelurahan.

"Secara teknis teman-teman di seluruh perangkat daerah Pemprov DKI sudah diinstruksikan untuk melakukan identifikasi pos-pos mana yang akan diusulkan untuk dilakukan efisiensi atau penghematan," ujar Michael kepada Suara.com, Senin (27/1/2025).

Berdasarkan Inpres Prabowo, Michael mengatakan salah satu kegiatan yang paling dipangkas adalah perjalanan dinas hingga 50 persen dari anggaran awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Untuk belanja perjalanan dinas di kami itu tahun 2025 itu ada sekitar Rp 350 miliar. Sehingga kalau dihemat 50 persen, mungkin angka penghematannya mencapai Rp 175 miliar," kata Michael.

Selanjutnya, kebijakan ini akan menyasar kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publikasi, percetakan, hingga seminar. seminar

"Yang ketiga adalah terkait dengan belanja yang bersifat pendukung yang tidak memiliki output yang terukur, itu pada belanja operasi misalnya seperti belanja sewa hotel, belanja sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan dan belanja modal pengadaan peralatan," ucapnya.

"Itu juga diminta untuk para OPD untuk diidentifikasi untuk dilakukan penghematan," lanjutnya menambahkan.

Terakhir, Michael juga menyebut pihaknya akan memangkas anggaran untuk pengadaan makan dan minum di lingkungan Pemprov DKI sebesar 50 persen dari anggaran awal.

Baca Juga: Soal PDLN, Menkum Andi Agtas Klaim Kemenkum Sudah Terapkan Sebelum Aturan Terbit

"Makan-minum kalau kita rata-rata hampir sama seperti perjalanan dinas di angka 50 persen, mungkin bisa lakukan penghematan Rp300 miliar lebih," ungkapnya.

Selain perjalanan dinas dan pembelian makan-minum, Michael belum bisa menyebutkan berapa proyeksi penghematan yang bisa dilakukan Pemprov. Namun, dalam waktu dekat angkanya akan ketahuan setelah instruksi gubernur (ingub) untuk para OPD keluar.

"Jarena angkanya masih dihimpun dari SKPD, masih belum bisa secara pasti saya sampaikan, tetapi nanti minggu depan, sekitar hari Kamis atau Jumat, itu sudah bisa kita himpun dan akan kita rapatkan dalam bentuk rapat tim anggaran pemerintah daerah," pungkasnya.