Sindiran Telak Mahfud MD Soal Pagar Laut: Kalau Merasa Tak Terlibat Bongkar Saja Pak Menteri

Suara.com - Mantan Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali bicara soal kasus pagar laut yang tengah heboh jadi sorotan publik. Terkini, ia menyinggung agar para menteri yang kementeriannya terlibat tak harus takut.

Dalam cuitannya di X yang dipantau Senin (27/1/2025), Mahfud MD mengatakan, jika menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU laut tak harus takut.

"Yang bertanggung jawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku dan peserta yang ada niat," kata Mahfud MD.

Kemudian, kata dia, yang bertanggungjawab secara pidana adalah pejabat bawahan yang menerima delegasi wewenang.

"Jadi, kalau merasa tak terlibat yang bongkar saja pak menteri," ucapnya.

"Kan banyak kasus yang dihukum hanya Dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi," tambah dia.

Mahfud kemudian menyarankan agar menyerahkan mereka yang melanggar hukum, bukti-buktinya ke aparat penegak hukum.

"Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi," kata Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan.

Baca Juga: Kekayaan Nusron Wahid, Tantang Agung Sedayu Buktikan Keabsahan HBG Pagar Laut

Dari 50 sertifikat HGB/HM pagar laut yang secara resmi telah dibatalkan legalitasnya, antara lain, milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan sertifikat HGB dan HM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, khususnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji ini, dia menegaskan bahwa sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan materiel batal demi hukum.

"Tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari cek dokumen yuridis. Kalau cek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, tempat bisa ngecek-ngecek begitu," kata Nusron Wahid, Jumat (24/1/2025).

Menurut dia, peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam sertifikat HGB dan HM di pesisir pantai itu telah melanggar ketentuan yuridis. Maka dari itu, secara otomatis di status penerbitan sertifikat tersebut dapat dicabut dan dibatalkan legalitasnya.

Diketahui bahwa terdapat 263 bidang sertifikat HGB/HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 234 sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 sertifikat HGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang bersertifikat HM di kawasan tersebut.