Suara.com - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan pembekuan besar-besaran terhadap bantuan luar negeri, dengan Gedung Putih menyoroti anggaran sebesar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) untuk distribusi kondom di Jalur Gaza sebagai salah satu alasan utama kebijakan tersebut.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers perdananya pada Selasa (29/1), menyatakan bahwa pengeluaran ini ditemukan dalam pekan pertama pemerintahan Trump. Penemuan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari inisiatif efisiensi pemerintahan yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk, yang saat ini mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk.
“Tim kami menemukan bahwa ada sekitar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) dana pembayar pajak yang akan digunakan untuk mendanai distribusi kondom di Gaza,” ujar Leavitt.
“Itu adalah pemborosan uang pajak yang tidak masuk akal.” katanya.
Namun, Leavitt tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai klaim tersebut, dan belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi alokasi dana tersebut.
Kebijakan Trump dan Dampaknya
Sejak menjabat kembali, Trump langsung mengeluarkan perintah pembekuan bantuan luar negeri selama 90 hari untuk meninjau keselarasan anggaran dengan kebijakan pemerintahannya. Pemerintahan Trump sebelumnya dikenal memiliki sikap tegas terhadap pengurangan dana bagi program yang mendukung hak aborsi, hak transgender, serta inisiatif keberagaman.
Selain dana untuk Gaza, Leavitt juga mengungkapkan bahwa AS nyaris mencairkan $37 juta kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelum Trump mengumumkan penarikan AS dari badan PBB tersebut.
Sementara itu, dalam memo internal yang dirilis Jumat lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa hampir seluruh bantuan luar negeri AS akan dibekukan, kecuali untuk bantuan pangan darurat dan bantuan militer bagi Mesir serta Israel.
Baca Juga: Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinannya atas pembekuan bantuan ini. Amerika Serikat telah lama menjadi penyumbang terbesar bagi bantuan pembangunan global dalam jumlah absolut, dan kebijakan baru ini berpotensi membawa dampak besar bagi negara-negara penerima.
Dengan langkah-langkah terbaru ini, kebijakan luar negeri AS di bawah Trump diperkirakan akan kembali mendapat sorotan, terutama dalam konteks hubungan diplomatik dengan sekutu dan organisasi internasional. Sementara itu, para pengamat menilai bahwa kebijakan efisiensi yang dikomandoi Elon Musk bisa menjadi faktor penting dalam arah baru belanja bantuan luar negeri AS di masa mendatang.
Berita Terkait
-
Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
-
Selena Gomez Hapus Video Menangis di Instagram Usai Bahas Isu Imigran Gelap
-
Indonesia Tunggu Komunikasi Resmi AS Terkait Penghentian Hibah dan Pinjaman
-
Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
-
Prancis Sebut Pemindahan Paksa Warga Gaza Tidak Dapat Diterima
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti