Suara.com - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan pembekuan besar-besaran terhadap bantuan luar negeri, dengan Gedung Putih menyoroti anggaran sebesar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) untuk distribusi kondom di Jalur Gaza sebagai salah satu alasan utama kebijakan tersebut.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers perdananya pada Selasa (29/1), menyatakan bahwa pengeluaran ini ditemukan dalam pekan pertama pemerintahan Trump. Penemuan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari inisiatif efisiensi pemerintahan yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk, yang saat ini mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk.
“Tim kami menemukan bahwa ada sekitar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) dana pembayar pajak yang akan digunakan untuk mendanai distribusi kondom di Gaza,” ujar Leavitt.
“Itu adalah pemborosan uang pajak yang tidak masuk akal.” katanya.
Namun, Leavitt tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai klaim tersebut, dan belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi alokasi dana tersebut.
Kebijakan Trump dan Dampaknya
Sejak menjabat kembali, Trump langsung mengeluarkan perintah pembekuan bantuan luar negeri selama 90 hari untuk meninjau keselarasan anggaran dengan kebijakan pemerintahannya. Pemerintahan Trump sebelumnya dikenal memiliki sikap tegas terhadap pengurangan dana bagi program yang mendukung hak aborsi, hak transgender, serta inisiatif keberagaman.
Selain dana untuk Gaza, Leavitt juga mengungkapkan bahwa AS nyaris mencairkan $37 juta kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelum Trump mengumumkan penarikan AS dari badan PBB tersebut.
Sementara itu, dalam memo internal yang dirilis Jumat lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa hampir seluruh bantuan luar negeri AS akan dibekukan, kecuali untuk bantuan pangan darurat dan bantuan militer bagi Mesir serta Israel.
Baca Juga: Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinannya atas pembekuan bantuan ini. Amerika Serikat telah lama menjadi penyumbang terbesar bagi bantuan pembangunan global dalam jumlah absolut, dan kebijakan baru ini berpotensi membawa dampak besar bagi negara-negara penerima.
Dengan langkah-langkah terbaru ini, kebijakan luar negeri AS di bawah Trump diperkirakan akan kembali mendapat sorotan, terutama dalam konteks hubungan diplomatik dengan sekutu dan organisasi internasional. Sementara itu, para pengamat menilai bahwa kebijakan efisiensi yang dikomandoi Elon Musk bisa menjadi faktor penting dalam arah baru belanja bantuan luar negeri AS di masa mendatang.
Berita Terkait
-
Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
-
Selena Gomez Hapus Video Menangis di Instagram Usai Bahas Isu Imigran Gelap
-
Indonesia Tunggu Komunikasi Resmi AS Terkait Penghentian Hibah dan Pinjaman
-
Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
-
Prancis Sebut Pemindahan Paksa Warga Gaza Tidak Dapat Diterima
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT