Suara.com - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan pembekuan besar-besaran terhadap bantuan luar negeri, dengan Gedung Putih menyoroti anggaran sebesar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) untuk distribusi kondom di Jalur Gaza sebagai salah satu alasan utama kebijakan tersebut.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers perdananya pada Selasa (29/1), menyatakan bahwa pengeluaran ini ditemukan dalam pekan pertama pemerintahan Trump. Penemuan tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari inisiatif efisiensi pemerintahan yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk, yang saat ini mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru dibentuk.
“Tim kami menemukan bahwa ada sekitar $50 juta (sekitar Rp810,950 miliar) dana pembayar pajak yang akan digunakan untuk mendanai distribusi kondom di Gaza,” ujar Leavitt.
“Itu adalah pemborosan uang pajak yang tidak masuk akal.” katanya.
Namun, Leavitt tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai klaim tersebut, dan belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi alokasi dana tersebut.
Kebijakan Trump dan Dampaknya
Sejak menjabat kembali, Trump langsung mengeluarkan perintah pembekuan bantuan luar negeri selama 90 hari untuk meninjau keselarasan anggaran dengan kebijakan pemerintahannya. Pemerintahan Trump sebelumnya dikenal memiliki sikap tegas terhadap pengurangan dana bagi program yang mendukung hak aborsi, hak transgender, serta inisiatif keberagaman.
Selain dana untuk Gaza, Leavitt juga mengungkapkan bahwa AS nyaris mencairkan $37 juta kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelum Trump mengumumkan penarikan AS dari badan PBB tersebut.
Sementara itu, dalam memo internal yang dirilis Jumat lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa hampir seluruh bantuan luar negeri AS akan dibekukan, kecuali untuk bantuan pangan darurat dan bantuan militer bagi Mesir serta Israel.
Baca Juga: Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinannya atas pembekuan bantuan ini. Amerika Serikat telah lama menjadi penyumbang terbesar bagi bantuan pembangunan global dalam jumlah absolut, dan kebijakan baru ini berpotensi membawa dampak besar bagi negara-negara penerima.
Dengan langkah-langkah terbaru ini, kebijakan luar negeri AS di bawah Trump diperkirakan akan kembali mendapat sorotan, terutama dalam konteks hubungan diplomatik dengan sekutu dan organisasi internasional. Sementara itu, para pengamat menilai bahwa kebijakan efisiensi yang dikomandoi Elon Musk bisa menjadi faktor penting dalam arah baru belanja bantuan luar negeri AS di masa mendatang.
Berita Terkait
-
Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
-
Selena Gomez Hapus Video Menangis di Instagram Usai Bahas Isu Imigran Gelap
-
Indonesia Tunggu Komunikasi Resmi AS Terkait Penghentian Hibah dan Pinjaman
-
Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
-
Prancis Sebut Pemindahan Paksa Warga Gaza Tidak Dapat Diterima
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
9 TPU di Jakarta Selatan Penuh, Sistem Makam Tumpang Jadi Solusi Utama
-
Meme Bahlil Makin Menjadi-jadi Usai Diancam UU ITE, Underbow Golkar Polisikan Sejumlah Akun Medsos
-
Tepis Tudingan Menkeu Purbaya Dana 'Nganggur', KDM Tak Sudi jika Dikubuli Anak Buah: Saya Pecat!
-
Profil Kontras Heri Gunawan: Politisi Gerindra Pro-Rakyat, Diduga Korupsi CSR BI, Beri Mobil Mewah
-
Nekat Gugurkan Kandungan 8 Bulan Demi Pekerjaan, Wanita di Bekasi Ditangkap Polisi
-
Babak Baru Korupsi Dana CSR BI, KPK Sita Mobil Staf Ahli Anggota DPR Heri Gunawan
-
Meski Hampir Rampung, Istana Ogah Buru-buru Terbitkan Perpres MBG
-
Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi karena Alasan Sakit, KPK: Sakitnya Menular atau Tidak?
-
Istana Beri Sinyal Mobil Nasional Masuk PSN, Danantara Siap Jalankan Proyek?
-
Tega Aborsi Bayi karena Ngeluh Sulit Dapat Kerja, Wanita di Bekasi Ditahan Polisi