Suara.com - Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menilai adanya hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran tinggi harus tetap dibuktikan dengan adanya kerja-kerja konkret.
"Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Yang pertama, kepercayaan yang diberikan buat kami ini sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret," kata Cak Imin ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).
Menko Pemberdayaan Masyarakat ini mengatakan dengan adanya hasil itu justru pemerintah sedang diuji.
"Pemerintah hari ini diuji apakah rasa percaya masyarakat, pemberian apresiasi masyarakat itu, bisa dibuktikan dalam produk-produk pemerintahan," katanya.
Sebagai Menko, Cak Imin lantas bicara perintah Prabowo Subianto sebagai presiden. Menurutnya, pekerjaan rumah atau PR yang masih ada adalah masalah kemiskinan ekstrem.
"Pak Presiden memerintahkan supaya tahun ini tidak ada lagi kemiskinan ekstrim. Targetnya hilang kemiskinan ekstrim, Secepat-cepatnya kita juga mulai mengurangi dan menghilangkan kemiskinan pada umumnya," katanya.
"Dengan berbagai cara, Presiden memerintahkan kelola dan gunakan potensi APBN kita, Sumber daya alam kita, Kalau perlu sumber daya alam kita dikonsolidir menjadi pendongkrak, penyelamat kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi prioritas dari awal-awal pemerintahan Pak Prabowo," sambungnya.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei terbarunya soal kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto dalam 100 hari kerjanya. Hasilnya, 79,3 persen menyatakan puas dengan kinerja Prabowo.
Terpisah Direktur Eksekutif Indikator Politik, Buhanuddin Muhtadi, memaparkan pihaknya dalam survei ini menanyakan kepada responden dengan pertanyaan "secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kerja Prabowo Subianto?".
Baca Juga: 100 Hari Prabowo-Gibran Masalah Polusi Jabodetabek Masih jadi Sorotan
"Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,6 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen pada waktu 16 hingga 21 Januari," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Senin (27/1/2025).
Ia mengatakan, hasil surveinya ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas sebelumnya.
Dalam survei ini juga, kata dia, pihaknya menemukan publik yang menyatakan tak puas dengan kinerja Prabowo.
"Survei dilakukan kurang lebih beberapa hari sebelum 100 hari, nah hasilnya ada 16,9 persen warga di Indonesia yang terpilih dalam survei kami yang menyatakan kurang puas," katanya.
Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan, adanya hasil survei ini menjadi modal bagi Prabowo ke depannya.
"Jadi ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto mengindikasikan dulan madu politik dengan publik belum berakhir," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Cak Imin Soal Wacana UMKM Bakal Diguyur Modal untuk Bantu Program MBG: Itu Cuma Pilot Project
-
UMKM hingga Kampus Diusulkan Kelola Tambang, Cak Imin: Perlu Kearifan, Jangan Sampai Semua Ikut-ikutan
-
Kadet Palestina Ungkap Kesan Mendalam Bisa Kuliah Gratis di Unhan Berkat Prabowo
-
100 Hari Prabowo-Gibran Masalah Polusi Jabodetabek Masih jadi Sorotan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin