Suara.com - Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam eksekusi pembongkaran pagar laut. Video tersebut menampilkan Prabowo bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sedang berusaha naik ke perahu di sebuah pantai.
Dalam unggahan tersebut terdapat narasi:
“PRESIDEN PRABOWO LANGSUNG EXSKUSI PAGAR LAUT”
Namun, benarkah Presiden Prabowo langsung mengeksekusi kasus pagar laut yang viral?
Penjelasan:
Mengutip ANTARA, video tersebut sebenarnya merupakan rekaman lama dari tahun 2023. Video serupa dapat ditemukan di kanal YouTube KompasTV dengan judul “Momen Prabowo dan Susi Pudjiastuti Naik Perahu Keliling Pantai Pangandaran”.
Saat itu, Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan tengah mengunjungi Pantai Pangandaran bersama Susi Pudjiastuti, yang juga merupakan Ketua Umum Pandu Laut Nusantara. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (11/10/2023), di mana Prabowo mencoba perahu nelayan yang akan dibagikan kepada nelayan Pangandaran.
Prabowo disebut membagikan 10 kapal kepada para nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap mereka.
Fakta Terkait Pagar Laut
Meskipun demikian, sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk menyelidiki dan mengusut pemagaran laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Keputusan ini diambil setelah adanya temuan bahwa pemagaran laut tersebut tidak mengantongi izin.
Kesimpulan:
Video yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengeksekusi pembongkaran pagar laut adalah keliru. Video yang beredar merupakan rekaman lama dari tahun 2023, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sedang mengunjungi nelayan di Pangandaran. Sementara itu, terkait pemagaran laut ilegal, Prabowo telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menangani permasalahan tersebut.
Baca Juga: Ucapan Imlek Presiden Prabowo: Selamat Memasuki Tahun Ular Kayu, Semoga Berkah, Damai dan Bahagia
Berita Terkait
-
Ucapan Imlek Presiden Prabowo: Selamat Memasuki Tahun Ular Kayu, Semoga Berkah, Damai dan Bahagia
-
Gibran Belum Buka Suara Soal Kasus Pagar Laut, Publik Inisiatif Pakai Layanan Lapor Mas Wapres: Solusinya Tetap Susu!
-
Cek Langsung Pagar Laut Bekasi, Rieke PDIP Senggol Ridwan Kamil: Ayo Kang, Kok Bisa Ada Sekretariat Bersama
-
Sepakat Tertibkan Masalah Tenaga Kerja, Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim Bertemu
-
Desak Penegak Hukum Proses Pidana Pagar Laut, Mahfud MD: HGB Adanya di Tanah, Bukan di Laut
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
Terkini
-
Mahfud MD Yakin Ada Korupsi di Kasus Kuota Haji: Feeling Saya Mengatakan Pasti Ada
-
Disdik DKI Jakarta 'Puasakan' Siswa dari Gadget Saat Jam Pelajaran, Begini Mekanismenya
-
Tiket Whoosh Cuma Rp225 Ribu Lewat Promo 'January Best Deal', Cek Jadwalnya di Sini!
-
DBH Dipangkas, Anggaran Menyusut, Target Sekolah Gratis Jakarta Ikut Menciut
-
Kasus TPPO Jual Bayi Terungkap di Medan, Kemen PPPA Sebut Modus Sudah Dilakukan Sebelum Anak Lahir
-
Nasib Sudewo di Ujung Tanduk, Gerindra Gelar Rapat Kehormatan Tentukan Status
-
Menteri PKP Ara Konsultasi ke KPK, Targetkan Meikarta Jadi Lokasi Rusun Subsidi pada 2026
-
Jakarta Menuju Kota Inklusif, Gubernur Pramono Luncurkan 32 Bus Sekolah Baru Khusus Disabilitas
-
Dasco Hormati Proses Hukum KPK soal Bupati Pati, Ungkap Pesan Menohok Prabowo
-
Percepat Durasi, Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Inisiatif DPR