Menteri PPPA Minta Calon Pengantin Dapat Bimbingan Perkawinan Agar Bisa Mengasuh Anak

Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi engingatkan bahwa pola asuh yang baik dalam keluarga berpengaruh besar mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dia menegaskan bahwa keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak dalam memperoleh pendidikan dan perlindungan.

"Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan perkawinan agar memiliki pemahaman yang baik tentang pola asuh," saran Arifah saat hadiri talkshow Festival Keluarga Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 pada Sabtu (01/02) kemarin.

Menurut Arifah, pengasuhan sejatinya menjadi tanggung jawab utama ayah dan ibu. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling bekerja sama dalam memastikan kasih sayang anak terpenuhi. Sayangnya hal tersebut belum terwujud sepenuhnya.

Data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekitar 20 persen anak Indonesia mengalami kekurangan perhatian dari ayahnya.

"Pengasuhan harus menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah memiliki peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka di masa depan," ujar Arifah.

Dia menekankan bahwa stereotipe berbasis gender dalam pengasuhan perlu dihilangkan, misalnya dengan mengajarkan anak laki-laki dan perempuan untuk berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin.

Sebagai upaya mendukung peran ayah dalam pengasuhan anak, beberapa daerah telah menginisiasi gerakan ayah, di mana para ayah diwajibkan untuk lebih aktif dalam mengasuh anak, termasuk menemani anak ke sekolah dan mengambil rapor.

Dalam konteks pengasuhan anak di era digital, Arifah juga menekankan bahwa orang tua harus memiliki strategi dalam membimbing anak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta terlindunginya dari dampak negatif seperti kecanduan gawai, eksploitasi online, dan paparan konten yang tidak sesuai.

Baca Juga: Menteri HAM Gandeng PPPA, Siapkan Permen Perlindungan Perempuan dan Anak