Suara.com - Sebanyak 29 sekolah kedinasan tidak mewajibkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer - Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) sebagai syarat masuk pada seleksi tahun 2025. Kepastian itu diperoleh dari informasi seleksi sebelumnya dan pengumuman terbaru dari Politeknik Keuangan Negara (PKN-STAN).
Tanpa syarat nilai UTBK-SNBT, calon mahasiswa masih harus mengikuti tahapan seleksi yang ditetapkan masing-masing institusi. Seleksi tahun sebelumnya, terdapat 28 sekolah kedinasan yang tidak menggunakan nilai UTBK SNBT dalam proses seleksi.
Kini, berdasarkan pengumuman resmi pada Jumat (31/1/2025), PKN-STAN kini juga mengikuti kebijakan tersebut, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 29 sekolah kedinasan.
Lantas, apa saja sekolah kedinasan tanpa syarat nilai UTBK-SNBT?
1. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia
- Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
- Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang (Poltektrans SDP) Palembang
- Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya
- Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara
- Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya
- Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi
- Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Jayapura
- Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang
2. Badan Pusat Statistik (BPS)
- Politeknik Statistika STIS
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
4. Kementerian Dalam Negeri
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
5. Kementerian Hukum dan HAM
- Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
- Politeknik Imigrasi (Poltekim)
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Berita Terkait
-
APBN 2026 Banyak Dialihkan ke MBG, Padahal Tak Ada Perintah Makan Gratis dalam Konstitusi
-
Dana Pendidikan Nyasar ke 13.000 Murid Sekolah Kedinasan, Pakai APBN
-
Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Sekolah Kedinasan 2025 & Solusi Jika Nama Tak Muncul
-
7 Link Resmi Pengumuman Seleksi Administrasi Sekolah Kedinasan 2025
-
Kapan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Sekolah Kedinasan 2025? Ini Bocorannya
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?