Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti beri tanggapan soal kejadian beberapa sekolah yang telat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga batas akhir 31 Januari 2025 lalu. Akibatnya, siswa tak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Menyikapi hal tersebut, Mu'ti menyampaikan kalau pihaknya memberikan kesempatan kembali kepada sekolah untuk mengisi ulang PDSS. Namun, ketentuan itu hanya berlaku bagi sekolah yang telah melapor kepada Dikdasmen.
"Memang ada beberapa yang melaporkan kepada kami, sekolah-sekolah yang belum berhasil untuk mengunggah datanya. Itu semua karena faktor-faktor yang berkaitan dengan sebagian karena alasan rusak karena cuaca, sebagian rusak karena bencana alam," kata Mu'ti ditemui usai acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Diakui Mu'ti bahwa dalam sistem online tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya unforced error. Dia memastikan kalau kementeriannya sudah memperbaiki sistem PDSS tersebut.
Terkait jumlah sekolah yang mengalami terkendala pengisian PDSS, Mu'ti mengaku belum mendapatkan angka pasti. Dia menyebutkan kalau data lebih detail tercatat oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).
"Tapi prinsipnya kami memberikan layanan, tentu saja sekali lagi basisnya adalah pengajuan tidak bersifat terbuka," imbuhnya.
Mengenai hal tersebut, Dikdasmen juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi karena pengisian PDSS itu berkaitan dengan sistem penerimaan mahasiswa di kampus. Mu'ti menekankan, kejadian seperti itu tidak boleh menghambat proses murid untuk menlanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"Kami akan usahakan, seharusnya secepat mungkin dan sekolah tidak boleh, karena kita beri kesempatan, kemudian menjadi alasan untuk tidak segera memproses," tegasnya.
Baca Juga: Konsep Baru PPBD di Meja Istana, Prabowo Siap Ubah Sistem Zonasi?
Berita Terkait
-
4 Jalur Penerimaan Murid Baru Lewat SPMB 2025, Apa Saja?
-
Tetap Sekolah Saat Ramadan, Mendikdasmen: Pelajaran Umum Jalan Terus
-
Libur Sekolah saat Ramadan Tinggal Diteken 3 Menteri, Bagaimana Nasib Siswa Non Muslim Selama Puasa?
-
Zonasi dan Ujian Dihapus! Mendikdasmen Bocorkan Sistem PPDB Terbaru, Tunggu Keputusan Prabowo
-
Konsep Baru PPBD di Meja Istana, Prabowo Siap Ubah Sistem Zonasi?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan