Suara.com - Pentagon mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan penjualan senjata ke Mesir dengan total nilai lebih dari $900 juta atau sekitar Rp14,1 triliun.
Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan Radar Jarak Jauh AN/TPS-78 beserta dukungan logistik lainnya dengan perkiraan biaya $304 juta atau sekitar Rp4,7 triliun.
Selain itu, kesepakatan lainnya mencakup modernisasi Kapal Rudal Cepat dengan nilai sekitar $625 juta atau sekitar Rp9,8 triliun.
“Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri AS dan tujuan keamanan nasional dengan membantu meningkatkan keamanan negara sahabat yang terus menjadi kekuatan penting bagi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah,” ujar Pentagon dalam pernyataan resminya.
Langkah ini juga dinilai akan meningkatkan kapabilitas Mesir dalam menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan.
Jenderal Militer AS Bahas Kerja Sama dengan UEA
Di sisi lain, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Jenderal Erik Kurilla, mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) pekan ini untuk membahas peningkatan kerja sama pertahanan bilateral, menurut laporan CENTCOM pada Selasa.
Jenderal Kurilla bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional UEA, Sheikh Tahnoun bin Zayed, serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Issa Al Mazrouei.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tantangan keamanan di kawasan, cara untuk mengurangi risiko, serta peluang inovasi dalam teknologi pertahanan seperti kecerdasan buatan (AI).
Baca Juga: AS Dukung Yaman, Tetapkan Houthi Sebagai Teroris Kembali
“Mereka juga mendiskusikan penguatan hubungan militer antara kedua negara, termasuk latihan bersama yang bertujuan meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan tempur, serta upaya untuk memastikan kemakmuran ekonomi bersama,” ungkap CENTCOM dalam pernyataan tertulisnya.
Ketiga pejabat tersebut sepakat untuk terus memperkuat hubungan keamanan bilateral. UEA sendiri merupakan salah satu dari dua mitra pertahanan utama AS di kawasan, bersama dengan India. Jenderal Kurilla dijadwalkan melanjutkan lawatannya ke negara lain di kawasan Timur Tengah, termasuk Bahrain.
Berita Terkait
-
AS Dukung Yaman, Tetapkan Houthi Sebagai Teroris Kembali
-
Donald Trump: Tidak Ada Jaminan Perdamaian di Gaza
-
Israel Tuduh Hizbullah Langgar Gencatan Senjata, Lebanon Salahkan Balik
-
Israel Kirim Delegasi ke Doha untuk Bahas Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
-
Hamas Ungkap Alasan Netanyahu Setuju Gencatan Senjata: Bukan Karena Damai!
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi