Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang meminta masyarakat untuk juga memiliki asuransi kesehatan swasta, selain BPJS Kesehatan. Usulan itu disampaikan menkes agar BPJS kesehatan tidak terlalu terbebani dalam menanggung biaya rumah sakit.
Ribka menilai pernyataan menkes keliru. Mantan pimpinan Komisi IX DPR RI itu menegaskan kalau BPJS Kesehatan memang dirancang untuk merugi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin layanan kesehatan bagi rakyatnya.
"BPJS itu dibuat memang untuk rugi karena itu bukti hibah negara. Bukti hadirnya negara, bukan asuransi. Bukan mencari untung atau rugi. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya," kata Ribka dalam diskusi Kedaulatan Kesehatan Rakyat di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia menekankan, BPJS Kesehatan bukanlah perusahaan asuransi yang mencari keuntungan atau menghindari kerugian, melainkan instrumen negara untuk menjamin akses kesehatan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat, apalagi dalam sektor kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar.
Ribka juga menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam sistem BPJS, termasuk diskriminasi layanan terhadap pasien pengguna BPJS di rumah sakit.
"Memang banyak masalah BPJS ini. Belum lagi yang nggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit. Oh pakai BPJS, senyumnya ada diskriminasi, senyum dokter, senyum perawat," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kapasitas Menteri Kesehatan dalam menangani sistem kesehatan nasional. Ribka menilai kebijakan Menkes saat ini tidak memiliki keselarasan dengan kebutuhan rakyat.
Dia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto memanggil kembali Menkes Budi untuk mengevaluasi kinerjanya.
"Panggil itu Menteri Kesehatan. Lu sebenarnya gimana sih menangani kesehatan? Political will tentang kesehatan apa? Tujuan jadi Menteri Kesehatan apa? Kalau menterinya aja taunya nuklir, ya gimana? Jadi memang nggak nyambung," ujarnya.
Baca Juga: Politisi PDIP Soroti Ketimpangan MBG; Sekolah Elite Dapat, Daerah Pelosok NTT Terlupakan
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Soroti Ketimpangan MBG; Sekolah Elite Dapat, Daerah Pelosok NTT Terlupakan
-
Imbas Pemangkasan Anggaran, Pejabat Kemenkes Dilarang Terbang Pakai Kelas Bisnis Saat Perjadin
-
Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?
-
Menkes: Presiden Prabowo Putuskan Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari
-
Jejak Digital Karyawati yang Hina Honorer Disorot, Kualitas PT Timah Dipertanyakan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi