Suara.com - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yakin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut meskipun anggarannya ikut dipangkas akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi meyakini pembangunan IKN tidak akan mangkrak.
Persoalan proyek IKN saat ini tidak sesuai target akibat keterbatasan anggaran, menurut Jokowi, membangun ibukota baru memang butuh waktu lama.
"Sekali lagi IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota," kata Jokowi dalam podcast di kanal YouTube Najwa Shihab dikutip Suara.com pada Rabu (12/2/2025).
Menanggapi mundurnya perpindahan kantor pemerintah pusat dari Jakarta ke IKN, Jokowi menyebut kalau tindakan seperti itu memang tidak bisa buru-buru. Dia mengatakan kalau pembangunan IKN harus sempurna secara fasilitas umum hingga akhirnya kantor pemerintahan di IKN juga bisa diisi oleh ASN.
Diakui Jokowi bahwa target tersebut memang sulit karena pemerintah membangun kota baru dari nol. Hanya saja, dia mrnekankan bahwa pembangunan IKN harus terus dilanjutkan karena telah diatur dalam undang-undang.
"Ya mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93 persen fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada," katanya.
Mantan politisi PDIP itu juga kembali menyinggung soal pembuatan IKN yang telah menjadi rencana lama sejak era Presiden RI pertama Ir. Soekarno. Bagi Jokowi, dirinya hanya sebagai eksekutor atau pelaksana dari rencana tersebut. Selain itu, ada pula alasan pembangunan ekonomi negara agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
"Dan memang kalau kita melihat secara makro ekonomi, PDB ekonomi kita itu 58 persen itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, tapi 58 persen PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa," ucapnya.
Jokowi masih yakin, keberadaan IKN bisa jadi daya dukung terhadap pulau Jawa untuk pemerataan pembangunan ekonomi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui telah memblokir anggaran pembangunan IKN sebesar Rp14 triliun. Alhasil, proyek tersebut dihentikan sementara karena anggaran belum cair.
Berita Terkait
-
Ngeluh Sulit Selesaikan Kasus karena Bokek, ORI 'Ngemis-ngemis' Dukungan DPR Imbas Anggaran Dipangkas Prabowo
-
Mesti Hemat Air hingga Listrik Imbas Anggaran Dipangkas, KY Curhat ke DPR: Pelayanan Publik Bisa Berdampak!
-
Puji-puji Program MBG, Jokowi Beri Nilai Segini Terkait 100 Hari Prabowo-Gibran
-
Klaim Ucapan Cawe-cawe Cuma Guyonan, Jokowi Bantah Kerap Beri Masukan ke Prabowo: Gak Baik, Nanti Disebut Intervensi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial