Mesti Hemat Air hingga Listrik Imbas Anggaran Dipangkas, KY Curhat ke DPR: Pelayanan Publik Bisa Berdampak!

Suara.com - Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan jika lembaganya juga terimbas efisiensi anggaran sebagaimana intruksi presiden. Hal itu terdampak pada pelayanan publik hingga penghematan listrik dan air di kantor. Hal itu disampaikan Wakil Jetua KY Siti Nurdjanah dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, untuk tahun ini, KY hanya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp109 miliar.

Berdasarkan rekonstruksi anggaran yang dibahas bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2024, anggaran lembaganya tak jadi dipotong sebesar Rp100 miliar, namun hanya Rp74,7 miliar.

"Alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali, semula Rp100 miliar menjadi Rp74.700.000.000 atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp25.300.000.000," kata Siti.

"Dengan demikian pagu efektif Komisi Yudisial tahun 2025 menjadi Rp109.826.343.000," imbuhnya.

Adanya pemangkasan anggaran tersebut, kata dia, KY mengubah struktur belanja anggaran dan operasional kantor, salah satunya mengurangi belanja perkantoran hingga 40 persen. 

Bahkan KY harus memangkas anggaran untuk listrik, air, sewa kantor penghubung di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, belanja jamuan, hingga honor.

"Kebijakan belanja pendukung efisiensi di antaranya efisiensi pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri,” kata Siti.

Anggaran ini diprioritaskan untuk menyewa lisensi Microsoft 365 dan layanan video conference untuk menunjang metode kerja Work From Anywhare (WFA) atau bekerja di luar kantor.

Baca Juga: Puji-puji Program MBG, Jokowi Beri Nilai Segini Terkait 100 Hari Prabowo-Gibran

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika pihaknya tak malu mengakui adanya pemangkasan anggaran ini berdampak pada layanan publik.

“Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025, termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” pungkasnya.