Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terkena pemangkasan atau efisiensi anggaran sebagaimana adanya intruksi presiden Prabowo Subianto. Kekinian, anggaran lembaga anti rasuah itu dipangkas sebesar Rp 201 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPK Agus Joko Pramono dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Ia mengungkapkan, KPK memperoleh pagu anggaran 2025 sebesar Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp 790 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara Rp428,01 miliar belanja barang hingga Rp18,72 untuk belanja modal.
"Dan dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah yang juga kami dukung maka, pada tahun 2025 anggaran kami dapat diefisiensikan sebesar Rp 201 miliar," kata Agus.
Namun, ia mengatakan, KPK memperoleh anggaran sebesar Rp1 triliun. Dengan adanya hal itu, belanja barang dialokasikan Rp790 miliar, belamja barang Rp233,91 miliar dan belanja modal Rp11,82 miliar.
"Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan sebesar Rp 201 miliar di mana penurunan terbesar di belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal turun sebesar Rp 6,9 miliar," katanya.
Kemudian langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan KPK adalah yang pertama melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas dan penugasan.
"Dalam efisiensi ini sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50 persen, yaitu Rp61,5 miliar," katanya.
Dalam konteks ini, kata dia, jumlah hari perjalanan dinas dikurangi dan jumlah orang dalam melakukan penugasan, penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan dikurangi.
"Ini artinya pegawai KPK, insan KPK akan mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian kegiatan rapat. Efisiensi bicara juga harus dilakukan ini sesuai dengan anggaran yang tadi diefisiensikan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ada Pelonggaran Efisiensi Anggaran, TVRI Bakal Pekerjakan Lagi Pegawai dan Kontributor yang Sempat Kena PHK
-
Blokir Anggaran Dikurangi, RRI Batal PHK Pegawai dan Kontributor
-
Mantan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Dukung Prabowo Soal Efisiensi Anggaran
-
Daftar 17 Lembaga dan Kementerian yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran, Termasuk Polri dan Kemenhan
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka