Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terkena pemangkasan atau efisiensi anggaran sebagaimana adanya intruksi presiden Prabowo Subianto. Kekinian, anggaran lembaga anti rasuah itu dipangkas sebesar Rp 201 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPK Agus Joko Pramono dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Ia mengungkapkan, KPK memperoleh pagu anggaran 2025 sebesar Rp 1,2 triliun. Dari jumlah itu, Rp 790 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara Rp428,01 miliar belanja barang hingga Rp18,72 untuk belanja modal.
"Dan dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah yang juga kami dukung maka, pada tahun 2025 anggaran kami dapat diefisiensikan sebesar Rp 201 miliar," kata Agus.
Namun, ia mengatakan, KPK memperoleh anggaran sebesar Rp1 triliun. Dengan adanya hal itu, belanja barang dialokasikan Rp790 miliar, belamja barang Rp233,91 miliar dan belanja modal Rp11,82 miliar.
"Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan sebesar Rp 201 miliar di mana penurunan terbesar di belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal turun sebesar Rp 6,9 miliar," katanya.
Kemudian langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan KPK adalah yang pertama melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas dan penugasan.
"Dalam efisiensi ini sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50 persen, yaitu Rp61,5 miliar," katanya.
Dalam konteks ini, kata dia, jumlah hari perjalanan dinas dikurangi dan jumlah orang dalam melakukan penugasan, penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan dikurangi.
"Ini artinya pegawai KPK, insan KPK akan mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian kegiatan rapat. Efisiensi bicara juga harus dilakukan ini sesuai dengan anggaran yang tadi diefisiensikan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ada Pelonggaran Efisiensi Anggaran, TVRI Bakal Pekerjakan Lagi Pegawai dan Kontributor yang Sempat Kena PHK
-
Blokir Anggaran Dikurangi, RRI Batal PHK Pegawai dan Kontributor
-
Mantan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Dukung Prabowo Soal Efisiensi Anggaran
-
Daftar 17 Lembaga dan Kementerian yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran, Termasuk Polri dan Kemenhan
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
-
Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman
-
Tak Berkutik! Detik-detik Penangkapan Dua Pria Pembawa Ribuan Ekstasi di Jakarta Barat
-
Stok Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri: DKI Jakarta Siapkan 182 Ribu Ton Beras
-
IPK Indonesia Turun ke 34, KPK: Alarm Keras Perbaikan Pemberantasan Korupsi
-
Pekan Depan Prabowo Lawatan ke AS, Teken Tarif Dagang dengan Trump
-
Jaksa Skak Mat Klaim Nadiem: LKPP Nyatakan Harga Laptop Cenderung Tinggi Tidak Terkontrol
-
PKL di Pecinan Glodok Kabur Berhamburan Didatangi Satpol-PP, 85 Motor di Trotoar Kena Cabut Pentil
-
Mendagri Minta Dukungan Parlemen Normalkan Anggaran TKD Provinsi Terdampak Bencana