Suara.com - Gerakan perlawanan Hizbullah telah mengkritik beberapa tindakan pemerintah Lebanon baru-baru ini sambil mendesaknya untuk bersikap tegas menentang agresi dan perintah rezim Israel.
"Kami menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan keputusannya untuk mencegah pesawat Iran mendarat di bandara Beirut dan mengambil tindakan serius untuk mencegah musuh Zionis melanggar kedaulatan nasional dan perintahnya", kata Hizbullah dalam pernyataan yang dikutip oleh jaringan berita Al Jazeera pada hari Minggu.
Pernyataan itu juga mengutuk penembakan gas air mata terhadap pengunjuk rasa oleh tentara Lebanon dan serangan baru-baru ini terhadap Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) di Bandara Rafik Hariri.
Hizbullah mendesak pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap aksi duduk damai, dengan menegaskan bahwa tentara menyelidiki serangan terhadap pengunjuk rasa dan menegakkan peran militer dalam menjaga stabilitas internal.
Pernyataan itu menekankan bahwa aksi duduk di jalan menuju bandara adalah tindakan damai dalam mengutuk rezim Zionis dan bahwa tindakan militer itu merupakan serangan terhadap warga negara.
Tentara Lebanon menembakkan gas air mata dan tembakan ke udara untuk membubarkan demonstran yang berkumpul di dekat bandara menyusul seruan Hizbullah untuk memprotes campur tangan, perintah, dan pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh rezim Israel.
Para demonstran juga mengungkapkan kemarahan mereka kepada pemerintah mereka karena mencegah pesawat Iran mendarat di bandara Beirut menyusul tuduhan Israel bahwa penerbangan Teheran-Beirut membawa bantuan keuangan untuk Hizbullah.
Rakyat Lebanon yang marah atas tindakan pemerintah juga turun ke jalan pada Kamis malam, dalam protes spontan terhadap campur tangan AS dan Israel dalam urusan internal Lebanon.
Baca Juga: Pertukaran Tahanan Dramatis, Kondisi Memilukan Tahanan Palestina Setelah Dibebaskan
Berita Terkait
-
Bom AS Tiba di Israel, Perang di Gaza Makin Memanas?
-
Hizbullah Dituduh AS Dalangi Serangan Konvoi PBB di Lebanon, Langsung Bantah Tegas!
-
Israel Terima 1.800 Bom MK-84 dari AS: Apa Dampaknya bagi Gaza?
-
"Pembunuhan di Luar Hukum": PBB Desak Israel Hentikan Kekerasan di Tepi Barat
-
Pertukaran Tahanan Dramatis, Kondisi Memilukan Tahanan Palestina Setelah Dibebaskan
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Hari Tani Nasional 2025: PDIP Desak Kedaulatan Pangan, Petani Harus Jadi Tuan Rumah
-
Di BAP Sebut Patok Berada di Kawasan PT WKM, Saksi Berkelit, OC Kaligis: Ini Banyak Keterangan Palsu
-
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar 200 Pengemplang Pajak yang Tagihannya Mencapai Rp 60 Triliun
-
Sidang Patok Ilegal, Hakim Cecar Saksi: Siapa Sebenarnya yang Tak Boleh Ada di Lokasi?
-
DPRD Dorong Pasar Jaya Bangun Hunian di Atas Pasar untuk Atasi Krisis Perumahan Jakarta
-
DPR Tunggu Hasil Komisi Reformasi, Substansi RUU Polri Belum Final
-
SPI: Tanpa Reforma Agraria, Program Prabowo Bisa Jadi 'Beban Negara'
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria
-
Usut Korupsi Chromebook, Kejagung Periksa Menpan RB Azwar Anas
-
DPR Bahas Revisi UU BUMN, Dasco Ungkap Wacana Kementerian BUMN Jadi Badan