Suara.com - Amerika Serikat telah mengirimkan bom MK-84 berat ke Israel atas perintah Presiden Donald Trump, yang telah diblokir oleh pendahulunya Joe Biden.
Kementerian Perang Israel pada hari Minggu mengonfirmasi bahwa rezim tersebut menerima pengiriman MK-84, bom seberat 2.000 pon yang mampu merobek beton dan logam dengan radius ledakan yang besar. Menurut Al Jazeera, pengiriman tersebut berisi 1.800 bom semacam itu.
Menteri Perang Israel Katz mengatakan pada Sabtu malam bahwa pengiriman amunisi, yang katanya tiba malam itu, "berfungsi sebagai bukti lebih lanjut dari aliansi yang kuat antara Israel dan Amerika Serikat."
Pemerintah Biden mengirim ribuan bom seberat 2.000 pon ke Israel setelah perang meletus di Jalur Gaza. Namun, kemudian memberlakukan pembatasan pada salah satu pengiriman, dengan alasan kekhawatiran akan jatuhnya korban sipil.
Trump mencabut pembatasan tersebut segera setelah ia dilantik untuk masa jabatan kedua pada tanggal 20 Januari.
Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan militer senilai miliaran dolar kepada Israel yang telah menewaskan sedikitnya 48.239 orang di Gaza dan melukai 111.676 orang lainnya selama hampir 16 bulan perang di wilayah yang terkepung tersebut.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang memberikan data tersebut, perempuan dan anak-anak merupakan korban terbanyak yang disebabkan selama perang yang secara luas digambarkan sebagai genosida.
Pengiriman bom berat terbaru tersebut terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh di Gaza, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2025.
Baca Juga: Dramatis! Tahanan Palestina Bakar Baju Penjara Israel di Gaza
Berita Terkait
-
Upaya Damai dengan Ukraina, Pejabat AS dan Rusia Akan Gelar Pertemuan di Arab Saudi
-
Mahmoud Abbas Tolak Pengusiran Warga Palestina: "Kesepakatan Abad Ini" Tak Akan Terwujud!
-
"Pembunuhan di Luar Hukum": PBB Desak Israel Hentikan Kekerasan di Tepi Barat
-
Pertukaran Tahanan Dramatis, Kondisi Memilukan Tahanan Palestina Setelah Dibebaskan
-
Dramatis! Tahanan Palestina Bakar Baju Penjara Israel di Gaza
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara