Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa kepala daerah seharusnya mewakili rakyat bukan hanya mewakili satu partai politik saja. Lantaran itu, ia meyakini bahwa sejumlah kepala daerah yang belum ikut retret bisa terpanggil.
Pernyataan itu disampaikan Budi menanggapi instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu agar menunda perjalanan untuk mengikuti retret di Magelang.
"Saya belum melihat surat tersebut, tetapi kita kembalikan bahwa setiap partai mempunyai kewanangan masing-masing dan kita kembalikan ke kepala daerah kepala daerah tersebut," kata Budi ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
"Bahwa kepala daerah sudah terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerah yang masing-masing jadi kita kembalikan," lanjutnya.
Ia berharap para kepala daerah dari PDIP bisa terpanggil hatinya untuk bisa ikut retret di Magelang.
"Semoga teman-teman Kepala Daerah ini terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari partainya," ujarnya.
Ia mengatakan, para kepala daerah yang terpilih pasti mempunyai niat untuk mensejahterakan masyarakat.
"Kepala daerah ini terpilih dan mereka akan mewakili seluruh rakyat, bukan cuma mereka yang memilih dia tapi mereka yang juga tidak memilih dia dan itu mungkin saja ada yang berbeda partai," katanya.
"Dan saya rasa para gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang terpilih kemarin sama-sama mempunyai niat yang baik untuk memajukan rakyat di daerah yang masing-masing," sambunhnya.
Lebih lanjut, ia meyakini jika para kepala daerah PDIP bisa mementingkan kepentingan yang lebih besar.
"Dan saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retret yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun surat tersebut tertuang dengan dengan nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat yang beredar, tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.
Kemudian, untuk para kepala daerah yang telah melakukan perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan selanjutnya yang akan diberikan langsung oleh Megawati.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."
Berita Terkait
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Prabowo Desak Akhiri Konflik Palestina-Israel: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian!
-
Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
-
Tutup Pintu Damai, Ridwan Kamil Pilih Tak Hadir Saat Mediasi dengan Lisa Mariana di Bareskrim
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan