Suara.com - PT PLN (Persero) sukses mengamankan pasokan listrik pelantikan 961 kepala daerah yang berlangsung di halaman Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/02). PLN berhasil menyediakan layanan kelistrikan optimal tanpa kedip selama rangkaian prosesi pelantikan tersebut.
Kepala Biro Umum Deputi I Sekretariat Presiden, Brigjen TNI Mulyadi, mengapresiasi kesiapan dan asistensi PLN dalam mendukung kelancaran acara tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi kesiapan PLN dalam memastikan pasokan listrik yang andal. Dukungan penuh dari PLN sangat krusial dalam menjaga kelancaran acara ini tanpa kendala kelistrikan," ujar Mulyadi.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pelantikan 961 kepala daerah merupakan momen penting bagi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia. Karenanya, PLN dengan bangga dapat berkontribusi dalam memastikan kelancaran pelantikan ini dengan listrik andal.
“Dengan kesiapan sistem yang matang, personel yang siaga penuh, serta penggunaan teknologi canggih, kami memastikan listrik tanpa kedip demi mendukung jalannya acara kenegaraan ini dengan sempurna. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung setiap agenda strategis nasional dengan pasokan listrik yang andal, stabil, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.
Selaras dengan Darmawan, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran menyebutkan bahwa PLN telah memastikan keandalan kelistrikan selama pelantikan berlangsung. PLN mengerahkan personel yang siaga penuh selama 24 jam.
"Sebelumnya kami telah menyiapkan tiga posko siaga di sekitar lokasi pelantikan. Sebanyak 142 personel bersiaga penuh selama 24 jam guna mengantisipasi segala kemungkinan gangguan listrik," tambah Lasiran.
Dalam menjaga kelancaran proses pelantikan, Lasiran menyebutkan bahwa PLN juga mengoperasikan berbagai perangkat pendukung untuk menjaga keandalan pasokan listrik, termasuk sembilan unit Uninterruptable Power Supply (UPS) dengan total daya 3.500 kVA, empat unit Green Power Generator dengan total daya 8.000 kVA, serta 49 unit kendaraan Tim Reaksi Cepat PLN yang siap bergerak cepat apabila diperlukan.
Dalam mendukung kendaraan listrik operasional para pejabat yang dilantik, PLN juga memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya dengan menghadirkan 336 unit EV Charger yang tersebar di 190 lokasi, termasuk dua unit EV Fast Charging yang tersedia di Istana Negara guna memastikan operasional kendaraan listrik tetap optimal selama acara berlangsung.
"Dukungan penuh kami meliputi kelistrikan dan infrastruktur kendaraan listrik menjamin kelancaran prosesi pelantikan kepala daerah tanpa kendala kelistrikan," pungkas Lasiran.
Berita Terkait
-
PLN Bersama SKK Migas Gandeng University of Dundee Gelar Public Lecture, Kolaborasi Untuk Transisi Energi
-
PLN Gelar Relawan Bakti BUMN di Sumba Timur, Kolaborasi Kementerian dan Lintas BUMN untuk Pengabdian Masyarakat
-
PLN Tebar Promo EV Deals Selama IIMS 2025, Beli Kendaraan Listrik Dapat E-Voucher Hingga Rp2 Juta
-
Menang Lawan Yogya Falcons, Peluang Jakarta Electric PLN Lolos ke Final Four PLN Mobile Proliga 2025 Makin Terbuka
-
PLN Indonesia Power Targetkan Pengembangan Pembangkit Listrik Berbasis EBT Sebesar 2,4 GWh Pada Tahun 2035
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal