Suara.com - Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai efisiensi anggaran hingga senilai Rp 750 triliun perlu dilakukan demi menopang banyak program kerakyatan yang telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto.
"Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).
Furqan menilai banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).
Program MBG ini dinilai Furqan layak untuk dijalankan karena dapat memperbaiki kualitas diri anak bangsa yang diproyeksikan akan menjadi penerus masa depan.
Selebihnya, menurut dia, anggaran negara bisa dialokasikan ke Danantara yang akan menjadi motor penggerak uang negara untuk diinvestasikan ke program-program strategis.
"Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang," kata Furqan.
Walau demikian, Furqan meyakini tidak semua lini mata anggaran akan diefisiensikan Prabowo. Kebijakan efisiensi anggaran hanya berlaku di kebutuhan teknis kantor seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial dan alat tulis kantor.
"Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan. (Sumber: Antara)
Baca Juga: Gelora Siap Usung Prabowo Lagi, Asal...
Berita Terkait
-
Gelora Siap Usung Prabowo Lagi, Asal...
-
Rano Karno Akan Tetap Hadiri Penutupan Retreat Prabowo di Magelang, Cuekin Instruksi Megawati?
-
Prihatin Terhadap Kondisi 'Indonesia Gelap', IKAD: Selamatkan Rakyat dari Krisis Ekonomi, Politik dan Hukum!
-
Prabowo Target Penghematan Anggaran Rp750 Triliun, PSI: Berani, Tapi Perlu...
-
Prabowo Perintahkan Bongkar Pagar PIK, Menteri Ara: Tak Boleh Ada Perumahan Eksklusif di Indonesia
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan