Suara.com - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai konyol karena sikapnya yang mengajak kepala daerah terpilih dari PDIP untuk tetap ikut retreat di Magelang, sehingga tidak memenuhi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa pernyataan Jokowi itu menunjukan kalau mantan politisi PDIP tersebut nampak ingin memecah opini publik atas instruksi Megawati.
"Yang konyol adalah permintahan dari Pak Jokowi untuk jangan mendengarkan perintah Megawati. Secara implisit atau bahkan eksplisit, dalam video yang viral itu Jokowi meminta supaya kepala daerah itu ya datanglah ke Magelang, tidak usah ikuti perintah ibu Mega. Jokowi tetap ingin jadi pemecah opini publik," kata Rocky, dikutip dari tayangan video dikanal YouTube pribadinya, Senin (24/2/2025).
Namun, upaya itu jelas gagal karena pada akhirnya seluruh kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti arahan Megawati. Rocky menyebutkan kalau para kader itu telah punya semacam ideologi yang kuat dalam menyikapi arahan dari petinggi partai.
"Karena sudah ada semacam kristalisasi ideologi bahwa komando Ibu Mega itu melampaui semua undangan, entah itu dari Departemen Dalam Negeri atau dari Presiden bahkan untuk tidak perlu menghadiri pembekalan di Magelang. Dan itu hal yang mesti kita hormati karena ini perintah partai," katanya.
Rocky membenarkan pernyataan Jokowi yang menyebut kalau kepala daerah memang dipilih rakyat. Akan tetapi, pengusungannya sebagai kepala daerah tetap dengan menggunakan partai. Sehingga, dia menjelaskan kalau kendati pun ada kepala daerah PDIP yang tidak mengikuti intruksi Megawati, ada risiko ke depan yang bisa jadi memengaruhi kepemimpinannya di daerah.
"Sanksi itu kalau diberikan oleh Megawati, artinya dia dicabut (keanggotaan partai), mungkin tetap Bupati. Tapi apa konsekuensinya kalau dia tidak punya lagi back up politik? Artinya kedudukan dia di daerah sebagai bupati atau walikota atau Gubernur itu akan jadi sasaran tembak dari lawanan politik tanpa ada pembelaan dari PDIP," jelasnya.
Perhitungan seperti itu, tambah Rocky, tentu telah disiapkan oleh Megawati. Sehingga akhirnya mengeluarkan instruksi tersebut.
Baca Juga: Elite PDIP Mendadak Temui Megawati di Teuku Umar, Ada Instruksi Khusus?
Berita Terkait
-
Rano Karno Siap Hadiri Penutupan Retreat, Meski Dilarang PDIP
-
Megawati Larang, Rano Karno Malah Tetap Hadiri Retreat Prabowo di Magelang
-
PDIP Dituding Bangkang Pemerintah karena Tolak Hadiri Retret Kepala Daerah
-
Elite PDIP Mendadak Temui Megawati di Teuku Umar, Ada Instruksi Khusus?
-
Kepala Daerah PDIP Diminta Tetap Ikut Retret Meski Dilarang Megawati, Peneliti BRIN Kutip Ucapan John F Kennedy
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026