Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menyampaikan hingga saat ini belum ada perubahan terkait dengan instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda untuk ikut retreat di Magelang.
"Belum ada belum ada, (perubahan)" kata Andreas ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Saat ditanya sudah ada beberapa kepala daerah PDIP yang tetap mendatangi retret, Andreas hanya menjawab diplomatis.
"Tapi sampai sekarang belum ada hal-hal dari DPP," katanya.
"Kita lihat nanti sorry sorry kalau soal itu," sambungnya.
Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP direncanakan bakal bergabung dalam kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) pada Senin (24/2/2025) hari ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta sekaligus Politikus PDIP, Hasto Wardoyo.
"Nggih, masuk (retreat kepala daerah) hari ini," kata Hasto saat dikonfirmasi awak media, Senin pagi.
Kendati demikian, Hasto tak merinci kapan tepatnya para kepala daerah dari PDIP itu akan tiba dan mengikuti kegiatan di Akmil, Magelang. Adapun sudah ada 55 kepala daerah dari PDIP yang berkumpul di Magelang sejak beberapa hari lalu.
Sebelumnya, Hasto bilang semua kepala daerah PDIP yang sudah berada di Magelang siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut.
Baca Juga: Opera Sabun Retret Kepala Daerah, Gertak Sambal atau Pembangkangan PDIP?
"Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta," kata Hasto usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025) kemarin sebagaimana dilansir Antara.
Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.
"Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Berita Terkait
-
Akhirnya Hadiri Retret, Pramono Tiba di Magelang Bareng 17 Kepala Daerah PDIP: Sudah Izin Bu Mega
-
SBY-Jokowi Kompak Hadir, Legislator PDIP soal Megawati Absen di Peresmian Danantara: Undangan Ada, Tapi...
-
Terungkap! Rocky Gerung Bongkar Skenario PDIP Jerat Jokowi Secara Hukum, Termasuk 'File Rusia' Hasto
-
Harta dan Utang Citra Pitriyami Versi LHKPN: Kakak Cakra Khan Jadi 'Kepala Daerah Termiskin' di Jabar
-
Minta Kepala Daerah PDIP Abaikan Instruksi Megawati, Jokowi Dinilai Ingin Pecah Belah Opini Publik
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar