Suara.com - Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut didalami atas berbagai pelanggaran hukum dinilai bukan isapan jempol belaka. Pengamat politik Rocky Gerung menduga kalau PDIP sejak awal memang sudah menyiapkan beberapa dokumen untuk menjerat Jokowi secara hukum.
Dokumen itu sengaja disiapkan sebagai upaya pembalasan apabila terjadi situasi yang mereporkan bagi PDIP.
"Persiapan untuk membongkar kasus kejahatan politik Presiden Jokowi selama memerintah, kelihatannya serius tuh. Dan yang kita sebut sebagai file Rusia itu akhirnya mulai dibuka oleh Hasto. Kita tahu bahwa banyak rekaman, dokumen yang sebetulnya sudah dibuat karena mengantisipasi bahwa PDIP akan diacak-acak oleh Jokowi," kata Rocky dikutip dari tayangan video dikanal YouTube pribadinya, Senin (24/2/2025).
Pernyataan Hasto ketika keluar dari Gedung KPK sambil menyampaikan tuntutan agar Jokowi ikut diadili, menurut Rocky, menjadi permulaan dari perlawanan PDIP. Rocky berpandangan tindakan itu memang sudah sebaiknya dilakukan PDIP untuk menunjukan konsistensi dari perlawanannya.
"Artinya mengupayakan satu keseimbangan baru, tetapi dalam keseimbangan itu juga dimungkinkan publik menakar sendiri apakah keterangan Hasto itu masuk akal apa tidak," tuturnya.
Dari kalimat yang diucapkan Hasto, Sekjen PDIP itu dinilai tidak hanya bersumpah atas nama moral, tapi juga agama. Dari pernyataan tersebut, lanjut Rocky, dapat ditafsirkan bahwa Hasto dan PDIP memang akan membuktikan kejahatan politik Jokowi.
Termasuk kejahatan politik yang nyata terlihat dengan memanipulasi konstitusi supaya dinasti Jokowi berlanjut dalam jajaran eksekutif. Dalam hal ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi wakil presiden.
"Jadi kelihatannya itu data awal dan kita tunggu perkembangan berikutnya. Apa reaksi Jokowi, terutama bagaimana presiden mulai membaca bahwa keadaan ini atau perseteruan ketegangan politik antara Megawati dan Jokowi itu akan sangat mempengaruhi persepsi politik luar negeri terhadap stabilitas politik Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: Tanggapi Meme Jokowi Masuk Gorong-Gorong, Politisi PSI: Awal Kehancuran PDIP?
Berita Terkait
-
Tanpa Dihadiri Megawati, Prabowo Resmikan Danantara Didampingi Jokowi dan SBY
-
PT GNI, PSN yang Diresmikan Jokowi Terancam Bangkrut! Perbankan Tanah Air Ikut Kena Getahnya?
-
Jelang Peluncuran Danantara: Prabowo Satu Mobil Bareng SBY dan Jokowi, Lanjut Cium Tangan Ma'ruf Amin
-
Minta Kepala Daerah PDIP Abaikan Instruksi Megawati, Jokowi Dinilai Ingin Pecah Belah Opini Publik
-
Opera Sabun Retret Kepala Daerah, Gertak Sambal atau Pembangkangan PDIP?
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga