PKS Kritik Pramono Lebih Tunduk ke Megawati daripada Presiden Prabowo: Pemilih Beliau Cuma 50 Persen Lebih Dikit

Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik Zulkifli menyesalkan tindakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sempat menunda ikut retret kepala daerah yang diadakan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai seharusnya Pramono sebagai gubernur taat pada presiden.

Taufik mengingatkan, Pramono bisa duduk di kursi DKI 1 karena dipilih rakyat lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena itu, seharusnya Pramono tak menaati arahan dari Ketua PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Seseorang itu menduduki jabatan gubernur karena dipilih rakyat dan diangkat oleh Presiden," ujar Taufik kepada Suara.com, Senin (24/2/2025).

"Jadi seyogyanya mentaati perintah rakyat dan Presiden, bukan perintah ketua partai," lanjutnya.

Ia pun meyakini tindakan menunda ikut retreat itu terkesan seperti mengabaikan instruksi Prabowo. Dampaknya, bisa jadi kepercayaan publik ke pemerintahan Pramono-Rano Karno jadi menurun.

Apalagi, elektabilitas Pramono-Rano dalam Pilkada DKI 2024 hanya 50,07 persen dari jumlah pemilih. Perlu upaya keras agar semakin banyak warga Jakarta yang percaya pada Pramono-Rano.

"Ya (kepercayaan publik bisa menurun). Saya kira begitu. Pemilih beliau cuma 50 persen lebih sedikit. Pram-Doel harus kerja keras untuk menaikkan lagi elektabilitas atau popularitasnya di Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retreat kelala daerah yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Pramono baru tiba setelah kegiatan itu sudah dimulai 20 Februari lalu.

Pramono tiba bersama 17 kepala daerah dari PDIP yang sempat menunda ikut retreat. Saat tiba, ia sempat memberi penjelasan ke awak media mengenai penundaannya datang ke Magelang.

Baca Juga: Kepala Daerah dari PDIP Akhirnya Masuk Retreat, Pramono Anung: Hasil Komunikasi dengan Megawati

"Rekan-rekan sekalian, saya Gubernur Jakarta bersama dengan pak wali kota Jogja dan juga ada 17 (kepala daerah) lainnya yang bersama-sama dengan kami," ujar Pramono di Magelang, Senin (24/2/2025).

"Hari ini kita memulai ikut untuk retreat," lanjutnya menambahkan.

Pramono tak mau menjelaskan lebih lanjut soal alasannya menunda kedatangan ke retreat. Sebab, masyarakat sudah mengetahui soal adanya larangan dari Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa," jelasnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan dirinya sudah meminta izin dari Megawati dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk datang ke Magelang.

"Tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Ketua Megawati dan juga DPP Partai apa yang kemudian menjadi keputusan bersama," ucap Pramono.

Eks Sekretaris Kabinet itu juga menyatakan telah mempertimbangkan serius arahan penundaan yang diminta Megawati.

"Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan," pungkasnya.