Suara.com - Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Nasim Khan mendesak pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas hasil temuan minyak goreng MinyaKita yang tak sesuai takaran. Izin usaha produsen juga didesak dicabut jika terbukti melanggar.
Hal itu disampaikannya menanggapi adanya hasil sidak Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan minyak goreng MinyaKita tidak sesuai takaran.
“Ini penipuan dan pelanggaran serius. MinyaKita yang seharusnya menjadi solusi untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, tapi malah ada penipuan seperti ini. Pemerintah dan kepolisian harus usut tuntas dan sampaikan ke masyarakat. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, jangan ragu untuk cabut ijin usaha agar jadi terapi shock kepada produsen yang melakukan penyelewengan,” kata Nasim Khan kepada wartawan, Senin (10/3/2025).
Ia mengatakan, pemerintah dan kepolisian harus bergerak cepat mengusut penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran. Semua pihak yang terlibat harus segera ditangkap.
“Harus cari tahu kenapa bisa terjadi perbedaan antara jumlah yang tertera dengan isinya. Kepolisian juga harus tahu sudah sejak kapan penipuan ini dilakukan. Bayangkan saja, berapa banyak keuntungan yang diraup oleh produsen dengan adanya penipuan ini,” katanya.
Nasim juga mempertanyakan pengawasan terhadap isi dan kualitas Minyakita. Seharusnya dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk minyak goreng kemasan Minyakita yang merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau sudah ada penyelewenangan seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Padahal kalau ada evaluasi atau pengawasan, penipuan ini bisa dicegah,” katanya.
Penipuan isi MinyaKita ini, kata Nasim, sangat memprihatinkan. Menurutnya, MinyaKita merupakan salah satu solusi untuk membantu masyarakat membeli minyak goreng dengan harga murah. Sebelumnya HET Minyakkita juga lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan.
“Harga Minyakita belum turun sesuai HET lalu ditambah lagi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera. Jangan sampai ini berlarut-larut,” ujarnya.
Baca Juga: Skandal MinyaKita Dibongkar Mentan Amran, Publik: Mendagnya Ngapain Aja?
Untuk mencegah terjadinya penyelewengan distribusi dan penjualan Minyakita, Nasim meminta pemerintah memperketat jalur distribusi penjualan. Pengetatan jalur distribusi ini menurutnya harus dilakukan agar harga Minyakita stabil sesuai HET dan juga tidak ada penyelewenangan.
“MinyaKita ini adalah salah satu solusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat menengah bawah terpenuhi. Kalau terus dipermainkan dan diselewengkan seperti ini bisa memicu distrust publik kepada pemerintah,” tambahnya.
Berita Terkait
-
Siapa Pemilik Minyak Goreng MinyaKita? Jadi Perbincangan Gara-gara Takaran
-
Skandal MinyaKita Dibongkar Mentan Amran, Publik: Mendagnya Ngapain Aja?
-
Lakukan Kecurangan, Kemendag Temukan Produsen MinyaKita Tiba-tiba Pindah Lokasi Pabrik
-
Usai Bertemu Bos Kadin, Mentan Amran Minta 'Penyunat' MinyaKita Dihukum Berat
-
Di Balik Temuan Mentan Amran Soal MinyaKita Tak Sesuai Takaran
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Dana CSR BI-OJK Diduga Jadi Bancakan, Politisi NasDem Rajiv Ikut Terseret?
-
Kejagung Pastikan Silfester MatuniaTerpidana Kasus Fitnah Jusuf Kalla Jadi Target Operasi
-
Pasar Barito Digusur, Pedagang Dipindahkan ke Lenteng Agung: Begini Janji Manis Pemprov DKI
-
Sidang Praperadilan Delpedro Marhaen: Hakim Tunda Putusan Hingga Pukul 2 Siang
-
Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo