Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak akan memaksakan jika pemerintah pusat melarang program sarapan bergizi gratis. Pramono mengaku sudah memiliki kebijakan alternatifnya.
Rencananya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan segera mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas rencana pelaksanaan program sarapan gratis di sekolah-sekolah yang digagas Pemprov DKI pada Rabu (12/3/2025) sore.
"Sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan program tersebut.
Politikus PDIP itu menyebut jika BGN tidak mengizinkan adanya program sarapan gratis, karena adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat, Pramono mengaku tidak keberatan.
Sebagai alternatif, anggaran untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk merenovasi kantin-kantin sekolah agar lebih layak dan nyaman digunakan.
"Kalau beliau setuju, ya. Kan pilihannya, apakah sarapan gratis, perbaikan infrastruktur kantin, dan sebagainya," ujar Pramono.
Ia menyebut masih banyak sekolah di Jakarta yang belum memiliki kualitas kantin memadai.
"Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik. Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah mohon maaf daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," lanjutnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Larang Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak, Begini Respons Pramono
Pramono juga menegaskan bahwa program sarapan gratis yang ia rencanakan sejak masa kampanye Pilkada 2024 bukanlah untuk menyaingi program MBG yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi, rivalitas. Enggak ada. Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," tegas Pramono.
Program sarapan gratis ini sebelumnya sudah dibahas dan direncanakan oleh tim transisi Pramono-Rano sebelum pelantikan kepala daerah.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan bahwa program sarapan gratis akan diprioritaskan di sekolah-sekolah yang berada di kawasan kumuh. Pemprov DKI juga akan melibatkan pedagang kantin sekolah sebagai penyedia makanannya.
"Nanti akan kita coba secara parsial dulu, kita piloting lokasi-lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita," ujar Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Namun, Sarjoko juga menyampaikan bahwa program ini tidak akan langsung dijalankan secara serentak di seluruh sekolah di Jakarta pada tahun ini. Mengingat program sarapan gratis ini belum dianggarkan dalam APBD 2025, Pemprov DKI perlu memetakan alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
Berita Terkait
-
Program MBG Setop Selama Sekolah Libur Lebaran 20 Hari, Kepala BGN: Bukan Efisiensi, Tapi...
-
Sempat Dilarang, Pramono Bantah Sarapan Bergizi Gratis Bukan jadi Pesaing MBG: Gak Ada Rivalitas!
-
Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Melanggar akan Disanksi
-
Operasi Lintas Jaya 2025 Libatkan 1.470 Personel Gabungan, Pramono Ingatkan Petugas Harus Profesional
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri